jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (Sekjen PPP) Arsul Sani meminta Badan Legislasi DPR mengeluarkan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dari Prolegnas lima tahunan maupun prioritas 2021.
"Menyikapi pembicaraan tingkat pertama antara Baleg DPR RI dan pemerintah yang diwakili oleh Menkum HAM (Yasonna Laoly), RUU Haluan Ideologi Pancasila harus dikeluarkan dari Prolegnas lima tahunan dan tidak dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2021," kata Arsul dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (26/11).
BACA JUGA: Komentari Puan, Ipang Tegaskan Warga Minang Lawan PDIP soal RUU HIP
Wakil ketua MPR itu menyebutkan, setidaknya ada dua alasan kenapa RUU HIP harus dikeluarkan dari Prolegnas. Pertama, pemerintah pada tiga masa sidang lalu merespons RUU tersebut dengan mengubah substansinya menjadi RUU kelembagaan saja, yakni RUU BPIP.
Menurut Arsul, respons ini tertuang dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan pemerintah kepada DPR. Karena substansinya telah berubah, PPP menilai sudah tidak relevan lagi memasukkan RUU HIP itu ke dalam Prolegnas.
BACA JUGA: Ruhut Sitompul: Dia Orang Bersih, Tidak Salah kok
Alasan kedua, secara substansi atau materiil, RUU HIP ini ditolak oleh berbagai kalangan masyarakat. Sehingga, syarat diterima sosiologis dan filosofis yang seyogianya ada pada sebuah UU menjadi tidak terpenuhi oleh RUU HIP.
"PPP mencatat tidak ada yang mendukung jika RUU dibahas dengan substansi kontroversial seperti yang ada dalam RUU HIP," jelas anggota Komisi III DPR ini.
BACA JUGA: Dua Artis ST dan MA Ditangkap Akibat Kasus Prostitusi
Karena itu, Arsul menyatakan bahwa PPP meminta DPR dan pemerintah tidak meneruskan pencantuman RUU HIP dalam Prolegnas. Namun, partainya menghormati hak fraksi mana pun atau pemerintah untuk mengajukan RUU BPIP.
"Ini pun seyogianya disosialisasikan dan dibuka dulu ruang konsultasi publiknya," pungkas Arsul.(boy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Boy