JAKARTA - Isu reshuffle kabinet semakin santer seiring menguatnya desakan agar Partai Keadilan Sejahtera ditendang dari Sekretariat Gabungan (Setgab) parpol pendukung pemerintahan SBY-Boediono. Meski demikian, keputusan akhir tetap ada pada SBY selaku Presiden yang memiliki hak prerogatif.
Politisi Partai PPP Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, wajar saja jika penataan Setgab pascakeluarnya PKS juga dibarengi reshuffle. "Untuk mendorong-dorong agar reshuffle dilakukan, seperti yang terjadi saat ini boleh-boleh saja. Tapi eksekusinya tetap di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)," kata Lukman Hakim Saifuddin, di Jakarta (6/4).
Sebagai pertimbangan, lanjutnya, masing-masing anggota koalisi bisa saja memberikan pandangan ke SBY selaku ketua Setgab koalisi. "Pandangan itu dasarnya harus mengacu pada perjanjian kontrak politik di koalisi. Pasal dan ayat mana yang telah dilanggar PKS."
Lukman yang juga Wakil Ketua MPR itu menambahkan, belum tentu pula PKS serta-merta ditendang dari Setgab lantaran mengambil sikap berlawanan saat pengambilan keputusan atas pasal BBM dalam UU APBN Perubahan beberapa waktu lalu. Lagi-lagi Lukman menegaskan bahwa apapun masukan dari anggota Setgab tentang PKS, keputusan akhir tetap di tangan SBY.
"Jadi diputar bagaimana pun, muaranya tetap ke Presiden SBY. Termasuk untuk tidak memberi sanksi bagi PKS dan tetap membiarkan tiga kadernya di kabinet juga wewenang Presiden SBY dan Partai Demokrat tentu sangat paham dengan mekanisme tersebut," imbuhnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jakarta Harus Eksis di Pentas Internasional
Redaktur : Tim Redaksi