JAKARTA - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sangat menyesalkan kebijakan pemerintah Indonesia yang telah melakukan nota kesepahaman imbal beli dengan Myanmar senilai 200 ribu ton pupuk yang ditukar dengan 500 ribu ton beras.
"Kebijakan ini nyata-nyata bertentangan dengan semangat untuk swasembada beras dan tidak berpihak pada peningkatan kesejahteraan petani," ujar anggota Komisi IV DPR, Zainut Tauhid dalam keterangan pers, Rabu (24/4).
Kebijakan itu sambung Zainut, dipastikan akan mematikan semangat petani untuk menanam karena kebijakan impor dapat menjatuhkan harga hasil pertanian, sehingga membuat petani semakin terpuruk.
Karena itu PPP menolak rencana impor 500.000 ton beras yang dilakukan pemerintah dari Myanmar. Sebab sejak 2006 Indonesia tercatat surplus beras. Pada tahun 2012, Indonesia surplus 3,5 juta ton. "Bahkan pemerintah dalam rencana strategis Kementerian Pertanian menetapkan surplus 10 juta ton pada 2014," ucap dia.
Rencana impor beras yang dilakukan pemerintah menyakiti petani nasional, karena membawa pesan buruk pada waktu yang salah yakni pada jelang Panen Raya Mei ini. Harga beras pasti akan jatuh atau setidaknya tertahan naik. "Tidak elok, sebagai negara terbesar di Asean, Indonesia justru membangun landasan formal untuk impor dari Myanmar," ucap Zainut.
Selanjutnya kebijakan ekspor pupuk juga sangat aneh dan menggelikan di saat kebutuhan pupuk dalam negeri masih banyak persoalan, baik dari aspek kebutuhan pasar domestik (DMO). Hal itu terlihat di saat petani membutuhkan pupuk sering kali tidak ada di pasaran, baik itu pupuk bersubsidi maupun pupuk non subsidi.
"Kita justru akan menjual pupuk ke luar negeri. Seharusnya kebutuhan pupuk untuk petani harus didahulukan daripada ekspor," kata Zainut. (gil/jpnn)
"Kebijakan ini nyata-nyata bertentangan dengan semangat untuk swasembada beras dan tidak berpihak pada peningkatan kesejahteraan petani," ujar anggota Komisi IV DPR, Zainut Tauhid dalam keterangan pers, Rabu (24/4).
Kebijakan itu sambung Zainut, dipastikan akan mematikan semangat petani untuk menanam karena kebijakan impor dapat menjatuhkan harga hasil pertanian, sehingga membuat petani semakin terpuruk.
Karena itu PPP menolak rencana impor 500.000 ton beras yang dilakukan pemerintah dari Myanmar. Sebab sejak 2006 Indonesia tercatat surplus beras. Pada tahun 2012, Indonesia surplus 3,5 juta ton. "Bahkan pemerintah dalam rencana strategis Kementerian Pertanian menetapkan surplus 10 juta ton pada 2014," ucap dia.
Rencana impor beras yang dilakukan pemerintah menyakiti petani nasional, karena membawa pesan buruk pada waktu yang salah yakni pada jelang Panen Raya Mei ini. Harga beras pasti akan jatuh atau setidaknya tertahan naik. "Tidak elok, sebagai negara terbesar di Asean, Indonesia justru membangun landasan formal untuk impor dari Myanmar," ucap Zainut.
Selanjutnya kebijakan ekspor pupuk juga sangat aneh dan menggelikan di saat kebutuhan pupuk dalam negeri masih banyak persoalan, baik dari aspek kebutuhan pasar domestik (DMO). Hal itu terlihat di saat petani membutuhkan pupuk sering kali tidak ada di pasaran, baik itu pupuk bersubsidi maupun pupuk non subsidi.
"Kita justru akan menjual pupuk ke luar negeri. Seharusnya kebutuhan pupuk untuk petani harus didahulukan daripada ekspor," kata Zainut. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pertamina Ancam Cabut Izin SPBU Penimbun BBM
Redaktur : Tim Redaksi