PPP Tak Risaukan Hasil Survei

Minggu, 14 Oktober 2012 – 21:01 WIB
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M Romahurmuziy, menegaskan bahwa hasil survei saatini tak bisa digunakan untuk memrediksikan perolehan suara partai politik pada Pemilu 2014 nanti. Alasannya, karena belum ada kejelasan tentang jumlah parpol yang akan ikut Pemilu 2014.

"Parpol yang lolos verifikasi dan menjadi peserta pemilu saja belum ketahuan, apalagi yang dapat dukungan," kata Romahurmuzy menanggapi hasil survei Lingkaran Indonesia bertajuk "Makin Suramnya Partai dan Capres Islam di Pemilu 2014" yang dirilis, Minggu (14/10). Dalam survei itu diketahui bahwa popularitas semua partai Islam seperti PKS, PPP, PAN dan PKB ada di bawah angka lima persen.

Lbih lanjut Romi -sapaan Romahurmuziy- menjelaskan, survei itu ibarat termometer yang hanya bisa memerediksi perolehan pada saat sampling digelar. Survei bahkan bisa invalid dalam sepekan ketika ada faktor lain berperan dalam pemilu. "Sebagaimana tampak dalam kesalahan berjamaah seluruh surveyor pada pilkada DKI putaran pertama," ujarnya.

Ditambahkannya, ada empat faktor yang memengaruhi perolehan suara parpol. Yakni figur yang berkarakter, struktur atau jaringan yang mengakar, manuver yang massif, serta logistik yang memadai.

"Survei hari ini hanya bisa memotret faktor pertama dan keempat saja. Sedangkan faktor kedua dan ketiga hanya operasional sesaat menjelang pemilu digelar, sehingga akan selalu luput dari analisis survei," jelasnya.

Dipaparkannya, saat ini jam terbang figur pemimpin partai Islam memang masih di bawah pemimpin nasionalis yang memang sudah beredar sejak zaman orde baru. "Jadi alih-alih figur tua itu karatan, ternyata malah bertuah, makin tua makin sakti, seperti keris," ujarnya.

Tentang logistik, kata Romi, semua sudah mafhum di balik parpol nasionalis ada banyak konglomerat. Malah ada konglomerat media yang bikin partai.

Padahal, lanjutnya, kampanye modern adalah kampanye media. "Jadi bagaimana mau ditandingi, parpol Islam kalau iklan pakai bayar. Sementara sebahagian parpol nasionalis nggak perlu bayar karena iklan di TV-nya sendiri. Malah ada direktur kreatif sebuah stasiun TV yang merangkap jadi direktur kreatif iklan sebuah parpol," katanya.(boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tolak Outsourcing, PDIP Dorong UU Sistem Pengupahan

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler