PPP Tolak Keras Sekolah Lima Hari

Minggu, 11 Juni 2017 – 21:01 WIB
Siswa SD berangkat ke sekolah. Ilustrasi Foto: JPG/dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP PPP Arwani Thomafi mengatakan, rencana Mendikbud Muhadjir Effendi menerapkan kebijakan sekolah lima hari di tahun ajaran 2017 hanya akan memunculkan kegaduhan.

Karenanya PPP menolak rencana kebijakan sekolah lima hari tersebut.

BACA JUGA: PPP: Kebijakan Sekolah 5 Hari Sepekan Cuma Bikin Gaduh

"Kebijakan memaksakan perubahan jam belajar siswa sekolah akan memunculkan kegaduhan baru. Kami minta Mendikbud mengurungkan kebijakan itu," kata Arwani, Minggu (11/6).

Dia mengingatkan bahwa kebutuhan untuk mereformasi dunia pendidikan saat ini bukan mengubah jam belajar siswa.

BACA JUGA: Pak Muhadjir, Kebijakan Sekolah 5 Hari Sepekan Ditolak PPP

Tapi, Arwani mengatakan, semua anak bangsa ini harus dipastikan bisa mengenyam pendidikan di sekolah. Kemudian, kesejahteraan guru juga harus terjamin, sarana prasarana sekolah tersedia dengan kualitas memadai.

Kebijakan perubahan jam sekolah itu dirasa jauh dari rasa keadilan, tidak memahami kearifan lokal serta tidak menghargai sejarah keberadaan lembaga pendidikan di masyarakat yang sudah berkembang dan berlangsung jauh sebelum kemerdekaan.

BACA JUGA: Ketua MPR Dukung Kebijakan Sekolah Lima Hari

Sistem dan proses belajar mengajar yang sekarang ini sudah berjalan dengan baik. Pengayaan jam pelajaran di luar sekolah melalui kursus, pengajian, madrasah diniyah dan sebagainya sudah berjalan dengan baik.

"Jika kebijakan lima hari sekolah dengan menambah durasi di ruang kelas ini diterapkan maka ini akan mematikan lembaga pendidikan seperti madrasah diniyah dan lain-lain," paparnya.

Madrasah diniyah misalnya, sudah terbukti selama ini menjadi pusat pembentukan karakter anak. Tidak hanya pengajaran nilai-nilai agama semata tetapi juga pengamalannya.

Bahkan lembaga pendidikan ini menjadi benteng pertahanan Pancasila dan NKRI.

"Jika kebijakan ini dipaksakan maka sama saja menganggap semua itu ahistoris," kata Ketua Fraksi PPP di MPR itu.

Karenanya Arwani mengatakan DPP PPP memerintahkan Fraksi PPP di DPR untuk menolak kebijakan ini.

"Meminta menteri untuk mengklarifikasi kebijakan ini secara serius," tegasnya. (boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Federasi Guru Tolak Sekolah Lima Hari, Alasannya…


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler