JAKARTA - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M Romahurmuziy membantah partainya tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan yang tidak mencapai 30 persen di Jawa Tengah III dan Jawa Barat II pada daftar calon legislatif sementara (DCS).
Menurut Romahurmuziy, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melihat adanya resi bahwa KTP calon tengah diurus karena antrean menuju E-KTP yang belum semua tuntas di daerah. Hal itu terkait Kartu Tanda Penduduk (KTP) bakal caleg perempuan PPP di Jawa Tengah III yang telah habis masa berlakunya.
Atas kejadian ini, pria yang akrab disapa Romi itu lantas menuding KPU bertindak teledor dalam meneliti berkas. "Maka pengumuman tersebut bertentangan dengan fakta dan demi hukum harus dibatalkan," kata Romahurmuziy dalam siaran pers, Senin (10/6).
Ia pun membantah PPP kekurangan caleg perempuan di daerah pemilihan Jawa Barat II. Sebab ada nama perempuan yang memang mirip laki-laki yang kemudian disalahpahami peletakan nomor urutnya, sehingga atas dasar itu dinyatakan tidak memenuhi syarat. PPP menurutnya, sudah memiliki tiga orang perempuan dari total 10 bakal caleg yang berada di Jawa Barat II.
Karena itu Romahurmuziy menerangkan, pihaknya melawan pengumuman tersebut dan atas nama hukum meminta KPU untuk mengevaluasi kembali penelitiannya.
"KPU tidak boleh dalam posisi mempertahankan keputusan yang diambilnya atas dasar penelitian berkas yang tidak tepat dengan berlindung pada keterlanjuran mengumumkan," ujar Ketua Komisi IV DPR itu.
Selain itu, Romahurmuziy menyatakan, pihaknya juga meminta KPU supaya mengedepankan kearifan bukan arogansi institusional. Sebab persoalan yang mendera PPP terkait kuota keterwakilan perempuan berimbas kepada partai dan bakal caleg PPP.
"Empat ratusan ribu anggota PPP yang kehilangan saluran aspirasinya di dua daerah pemilihan itu dan soal nasib belasan bakal caleg," pungkasnya. (gil/jpnn)
Menurut Romahurmuziy, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melihat adanya resi bahwa KTP calon tengah diurus karena antrean menuju E-KTP yang belum semua tuntas di daerah. Hal itu terkait Kartu Tanda Penduduk (KTP) bakal caleg perempuan PPP di Jawa Tengah III yang telah habis masa berlakunya.
Atas kejadian ini, pria yang akrab disapa Romi itu lantas menuding KPU bertindak teledor dalam meneliti berkas. "Maka pengumuman tersebut bertentangan dengan fakta dan demi hukum harus dibatalkan," kata Romahurmuziy dalam siaran pers, Senin (10/6).
Ia pun membantah PPP kekurangan caleg perempuan di daerah pemilihan Jawa Barat II. Sebab ada nama perempuan yang memang mirip laki-laki yang kemudian disalahpahami peletakan nomor urutnya, sehingga atas dasar itu dinyatakan tidak memenuhi syarat. PPP menurutnya, sudah memiliki tiga orang perempuan dari total 10 bakal caleg yang berada di Jawa Barat II.
Karena itu Romahurmuziy menerangkan, pihaknya melawan pengumuman tersebut dan atas nama hukum meminta KPU untuk mengevaluasi kembali penelitiannya.
"KPU tidak boleh dalam posisi mempertahankan keputusan yang diambilnya atas dasar penelitian berkas yang tidak tepat dengan berlindung pada keterlanjuran mengumumkan," ujar Ketua Komisi IV DPR itu.
Selain itu, Romahurmuziy menyatakan, pihaknya juga meminta KPU supaya mengedepankan kearifan bukan arogansi institusional. Sebab persoalan yang mendera PPP terkait kuota keterwakilan perempuan berimbas kepada partai dan bakal caleg PPP.
"Empat ratusan ribu anggota PPP yang kehilangan saluran aspirasinya di dua daerah pemilihan itu dan soal nasib belasan bakal caleg," pungkasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Belum Perlu Pejabat KJRI Jeddah Diganti
Redaktur : Tim Redaksi