Ia menilai, pilkada serentak mendorong efisiensi anggaran. Kendati kata dia, usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi soal pilkada serentak itu harus dikaji lagi bersama-sama oleh pemerintah dan DPR.
Arwani mengatakan, pilkada itu bisa dilakukan dua tahap dan dua kali dalam lima tahun. Tahap pertama, jelas dia, pilkada serentak sebelum pileg dan tahap kedua pilkada serentak setelah pileg.
"Masing-masing ditarik ditengah-tengahnya dengan menyesuaikan periodesasi sekarang ini," katanya, melalui pesan singkat kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (24/8).
Arwani menilai, niat pemerintah untuk membenahi struktur dalam negeri khususnya dalam penyelengaraan Pilkada sudah benar. "Ini sedikitnya akan menjawab keraguan rakyat Indonesia tentang kinerja kepala daerah yang dipilih di daerah masing-masing," ujarnya.
Sekretaris Fraksi PPP di DPR itu menambahkan, pelaksanaan pilkada serentak akan menjawab terkait efisiensi dan fokus pemerintah dalam persoalan dalam negeri.
Ia menambahkan, jika pilkada serentak direalisasikan maka ini akan memermudah penyelenggaran pilkada di beberapa daerah. "Sehingga tidak terlalu jauh dalam memajukan atau menunda berakhirnya masa jabatan kepala daerah (kada)," ujarnya.
Menurutnya, usulan ini belum masuk dalam Daftar Inventarisir Masalah (DIM) pemerintah. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Hanya Cari Keuntungan dari Isu Kebakaran
Redaktur : Tim Redaksi