jpnn.com, JAKARTA - Honorer K2 teknis administrasi akan mengawal kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo soal rekrutmen PPPK 2022.
Salah satu kebijakan Tjahjo ialah memberikan peluang bagi honorer tenaga teknis administrasi untuk ikut tes PPPK 2022.
BACA JUGA: Prof Zainuddin Desak Panselnas Luluskan Semua Guru Honorer Peserta Tes PPPK 2021
Ketua Forum Honorer PTT K2 Banyuwangi Riyanto Agung Subekti mengungkapkan sebelum ada kebijakan khusus MenPAN-RB Tjahjo untuk honorer K2, mereka sudah menyusun laporan berikut bukti-bukti dan janji pemerintah selama ini.
Terutama hasil kesimpulan rapat kerja Komisi II DPR RI dengan KemenPAN-RB, BKN dan KASN pada Selasa, 15 September 2015.
BACA JUGA: Menyeberangi Lautan Demi Seleksi PPPK 2021, Guru Honorer PAI Ini Kecewa
"Kami akan kawal data honorer K2 yang ada, selain guru terdapat pula tenaga kesehatan sekitar empat ribuan dan tenaga teknis sekitar 270 ribuan," ujar Itong sapaan akrab Riyanto Agung Subekti kepada JPNN.com, Senin (27/9).
Dia menjelaskan honorer tenaga teknis tersebut mayoritas berpendidikan di bawah D3 (SLTA, SLTP, bahkan SD). Banyak yang berprofesi sebagai sopir, pramusaji, petugas kebersihan dan lain-lain.
BACA JUGA: Diperiksa 1 Jam, Luhut Binsar Tegas Menolak Opsi yang Disodorkan Penyidik
Itong menilai selama ini kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah selalu menimbulkan pro-kontra terutama untuk penyelesaian honorer. Bahkan terkesan tumpang tindih dan berubah-ubah.
"Buat apa peraturan pemerintah (PP) dibuat kalau hanya memperkeruh situasi dan keadaan," ucapnya.
Dia menyebutkan pedoman pengangkatan honorer K2 berdasarkan Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.47-4/99 tertanggal 28 April 2014 sudah jelas dan dipertegas dengan kesimpulan rapat kerja Komisi II DPR RI dengan KemenPAN-RB, BKN dan KASN pada 15 September 2015.
Namun yang terjadi rekrutmen CPNS dan PPPK selama ini hanya fokus kepada guru honorer, bidan PTT, tenaga kerja kesehatan lainnya, penyuluh, dan pelamar umum.
Di sini kata Itong, kebijakan pemerintah tidak memenuhi rasa keadilan. Mengapa tenaga teknis administrasi belum tersentuh sama sekali.
Dia mengatakan honorer K2 tidak hanya guru. Masih banyak honorer K2 dari instansi pemerintah lainnya seperti Dinas Kebersihan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian.
Sedangkan dari Dinas Pendidikan ada tenaga kependidikan seperti petugas perpustakaan, tata usaha, penjaga sekolah dan lainnya.
Dari Dinas Kesehatan masih banyak yang tercecer. Mereka kata Itong, para tenaga kesehatan atau nakes yang menjadi garda terdepan memerangi Covid-19.
"Kami tidak akan pernah lelah untuk terus berjuang, apa pun bentuk kebijakan dari pemerintah dalam penyelesaian honorer ini khususnya honorer PTT K2 akan terus kami kawal," ucapnya.
Dia berharap Presiden Joko Widodo bisa langsung membaca laporan honorer K2 teknis administrasi yang selama ini belum tersentuh kebijakan dalam rekrutmen CPNS dan PPPK.
Itong mengakui sangat ingin bersilaturahmi dengan Presiden Jokowi untuk menyampaikan aspirasi para honorer K2 teknis administrasi.
"Presiden harus tahu banyak honorer K2 yang makin hari usianya terus bertambah. Bahkan sudah banyak yang meninggal dunia sebelum harapan dan cita-citanya tercapai," pungkasnya. (esy/jpnn)
.
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Mesyia Muhammad