jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) membahas berbagai isu strategis ekonomi.
Isu-isu itu mulai dari daya beli masyarakat hingga langkah konkret untuk memperkuat daya saing investasi dan meningkatkan efisiensi belanja negara.
BACA JUGA: Chatib Basri Ungkap Dampak Baik Komitmen Defisit Anggaran di Bawah Tiga Persen
Hal itu dibahas Prabowo bersama DEN di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (5/12).
Anggota Dewan Ekonomi Nasional Muhammad Chatib Basri mengatakan pemerintah menyoroti isu daya beli masyarakat kelas menengah yang menjadi perhatian utama.
BACA JUGA: Prabowo Subianto Lantik Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional
Selain itu, dia juga menyinggung pentingnya keseimbangan kebijakan terkait upah minimum provinsi (UMP).
“Karena ini berkaitan juga dengan daya beli di satu sisi tetapi juga competitiveness dari industri di sisi lain,” ucap Chatib.
BACA JUGA: Luhut Masuk Pemerintahan Prabowo-Gibran, Dilantik Jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional
Sementara itu, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu menjelaskan bahwa diskusi juga terkait langkah strategis untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan menengah.
Prabowo menekankan pentingnya menarik investasi berkualitas yang dapat memperkuat sektor manufaktur nasional.
"Kami ingin menarik jenis investasi yang juga akan membawa istilahnya supply chainnya jadi pendalaman dari sektor manufaktur dan masalah struktural di dalam sektor manufaktur itu juga yang perlu kita atasi," kata Mari.
Sementara itu, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan turut menambahkan bahwa ada sejumlah langkah konkret yang segera dilaksanakan, termasuk peluncuran e-katalog versi 6 yang direncanakan bulan depan.
Menurut Luhut, katalog tersebut akan mencakup 95 persen belanja APBN yang diharapkan dapat mengurangi inefisiensi yang telah mencapai angka signifikan.
Luhut pun optimistis bahwa melalui digitalisasi pemerintahan, target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen secara bertahap dalam lima tahun ke depan dapat tercapai.
"Jadi kombinasi-kombinasi tadi dengan digitalisasi semua data yang ada di pemerintahan dan kementerian dan institusi pemerintahan itu akan segera dilakukan, kemudian ujungnya nanti kepada government technology," tutur Luhut. (mcr4/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi