jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pertahanan mendorong diterapkannya satu komando untuk mengurusi kelautan Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Kemhan mendorong urusan laut diurusi oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla).
Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan hal itu saat ditemui di Kantor Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (16/1).
BACA JUGA: Menteri KKP Klaim Tak Ada Kapal China di Natuna
"Kami ingin dorong, supaya one comment in the sea, dalam hal ini didorong coast guard, coast guard Indonesia ini, kan, Bakamla," kata Dahnil.
Dahnil menjelaskan, Menhan Prabowo menaruh perhatian untuk menguatkan Bakamla. Prabowo telah memutuskan alokasi anggaran untuk Bakamla. Namun, berapa anggarannya, Dahnil tidak merinci.
BACA JUGA: Tiongkok Sengaja Memancing RI Kerahkan Kapal Perang ke Natuna
"Pak Prabowo memutuskan alokasi untuk belanja kapal Bakamla disegerakan. Jadi itu langkah yang bisa dilakuka Pak Prabowo," kata dia.
Didorongnya satu komando laut ini merupakan akibat dari konflik yang terjadi antara China dan Indonesia di wilayah perairan Natuna Utara. Dengan adanya dorongan ini, Prabowo pun, kata Dahnil, telah memutuskan agar alokasi anggaran belaja untuk Bakamla segera diberikan.
BACA JUGA: Pemerintah Jepang Berencana Batasi Pemakaian Smartphone, Ini Alasannya
"Jadi, untuk menertibkan masalah hak berdaulat seperti ini, misalnya ada pencurian maka dilakukan oleh Bakamla. Tapi kalau hak berdaulat itu TNI, dalam hal ini TNI AL,” ujar Dahnil. (mg10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan