jpnn.com, JAKARTA - Pembentukan Kementerian Kebudayaan dinilai penting. Urusan kebudayaan terlalu kompleks, sehingga membutuhkan pengelolaan yang taktis dan strategis.
Budayawan Halim HD mengatakan perlunya pembentukan Kementetian Kebudayaan.
BACA JUGA: Setelah SBY, Inilah Tokoh Penting yang Akan Ditemui Prabowo Subianto
"Kabinet Prabowo-Gibran yang akan terbentuk pada Oktober 2024 sebaiknya memasukkan Kementerian Kebudayaan," kata Halim HD dalam keterangannya, Selasa (27/2).
Dia menceritakan pada Kongres Kebudayaan 2017 sudah dilontarkan wacana pembentukan Kementerian Kebudayaan. Begitupun saat Kongres Kebudayaan 2023, usulan serupa juga mencuat.
BACA JUGA: Jika Sampai Bikin Tim Transisi Berarti Ada Persoalan di Kubu Prabowo dan Jokowi
Kemudian, pada Munas Dewan Kesenian seluruh Indonesia pada Desember 2023, usulan perlu dibentuk Kementerian Kebudayaan kembali muncul.
"Kementerian Kebudayaan perlu dilahirkan, supaya pengelolaan kebudayaan di Indonesia bisa berjalan taktis, strategis, dan fokus," tegasnya.
BACA JUGA: Gibran Keluar Lebih Dulu dari Rumah di Kertanegara, Lalu Prabowo, Tak Ada Omongan
Halim mengatakan saat ini ada 18 kementerian yang memiliki kegiatan sektor kebudayaan. Dia mencontohkan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Di Kementerian Desa ini, ada program membentuk desa budaya, kemudian desa pariwisata, dan lainnya.
Ternyata setelah ditelusuri lebih dalam, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi belum memiliki landasan yang kuat soal apa itu desa kebudayaan. Akhirnya yang terjadi adalah pergelaran kebudayaan atau acara-acara seremonial.
Halim juga mengungkapkan sebelumnya sempat mencuat usulan Kementerian Kesenian. Namun, dia menilai urusan kesenian terlalu sempit.
"Kalau kesenian saja, ditangani direktorat sudah cukup," terangnya.
Dia menambahkan kebudayaan itu adalah urusan yang luas. Tidak sebatas kesenian saja, tetapi juga meliputi urusan sosial, ekonomi, sampai pembangunan.
Halim mencontohkan di sejumlah negara maju, memiliki Kementerian Kebudayaan. Dia mencontohkan di Australia, Singapura, Tiongkok, Jerman, hingga Korea Selatan.
Di Vietnam, namanya adalah Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata, sedangkan di Indonesia, kebudayaan ada di Kementerian Pendidikan, Kebudaya, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
"Kemendikbudristek terlalu luas. Cukup Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi saja. Kebudayaan jadi kementerian sendiri," tegasnya.
Hal ini agar bidang kebudayaan bisa tertangani dengan baik. Halim menegaskan Indonesia memailiki DNA atau sumber daya kebudayaan yang begitu kaya raya. Nilainya jauh lebih besar ketimbang sumber daya mineral. Selama bisa dikelola dengan baik.
Dia juga menjelaskan Kementerian Kebudayaan penting untuk meningkatkan kualitas SDM yang mengurusi urusan kebudayaan sampai level daerah-daerah.
Halim prihatin di daerah-daerah dengan kebudayaan yang kental, SDM birokrasinya malah kurang mumpuni. Untuk di Bali dan Jakarta, dia mengakui SDM birokrasi urusan kebudayaan sudah cukup baik. Namun, di daerah lainnya masih harus ditingkatkan. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Mesyia Muhammad