Jika Sampai Bikin Tim Transisi Berarti Ada Persoalan di Kubu Prabowo dan Jokowi

Selasa, 27 Februari 2024 – 06:50 WIB
Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik yang juga pemerhati kebijakan publik Ray Rangkuti menganggap peralihan pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Prabowo Subianto tidak memerlukan tim transisi.

Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia itu berpandangan Prabowo yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 punya visi dan misi yang sama dengan Jokowi sehingga tim transisi tidak diperlukan pada masa peralihan pemerintahan.

BACA JUGA: Perlu Membentuk Tim Pemerintahan Transisi

“Ini, kan, dari ayah ke anak. Bapaknya menginginkan begini, anaknya yang melaksanakan. Jadi, untuk apa ada tim transisi?” ujar Ray pada Senin (26/2/2024).

Aktivis bernama asli Ahmad Fauzi itu menambahkan tidak ada hal prinsip yang mengharuskan perubahan perilaku, orientasi, model pendekatan, dan hal lain pada peralihan pemerintahan dari Jokowi kepada Prabowo.

BACA JUGA: Prabowo Tidak Perlu Membuat Kabinet Transisi

Ray menuturkan yang dibutuhkan sebatas panitia pemindahan kekuasaan yang bukan tim transisi.

Jika sampai ada pembentukan tim transisi, ujar Ray, publik justru menganggap ada persoalan serius antara Jokowi dengan Prabowo.

BACA JUGA: Jokowi Bicara soal Jembatan sama Surya Paloh, Itu Baru Awal

Ray menduga ada tiga kekuatan dominan yang saat ini berada kubu Prabowo.

“Kelompok Pak Jokowi, kelompok Golkar yang sekarang lagi naik daun, dan kelompok Gerindra beserta Prabowo,” tutur Ray.

Tokoh asal Mandailing Natal, Sumatera Utara, itu menambahkan jika akhirnya sampai ada tim transisi berarti demi mempertemukan kepentingan ketiga kelompok tersebut.

Ray menganggap posisi Golkar saat ini di pemerintahan Jokowi sedang menguat. Penyebabnya ialah kenaikan suara Golkar di Pemilu 2024 dan isu santer soal rencana penggunaan hak angket di DPR.

“Presiden butuh Golkar untuk menahan agar angket tidak berkelanjutan,” tuturnya.

Selain itu, Ray juga menduga faksi-faksi yang ada di kubu Prabowo saling beradu kekuatan untuk ikut menentukan pembentukan kabinet pada pemerintahan 2024-2029.

Pengamat alumnus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu memperkirakan dua kelompok di kubu Prabowo ingin mengurangi pengaruh dan cawe-cawe faksi Jokowi.

“Boleh jadi dua faksi lainnya menghendaki jangan terlalu banyak campur tangan Jokowi,” kata Ray.

Menurut dia, gelagat itu terlihat ketika Jokowi mengaku akan menjembatani semua parpol.

Ray memaknai pernyataan itu sebagai cara Jokowi memberi pesan kepada siapa pun yang akan bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran harus melalui Presiden Ketujuh RI tersebut.

“Ini bisa tidak diterima oleh dua kelompok lainnya,” kata Ray.(jpnn.com)

Yuk, Simak Juga Video ini!

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kecewa dengan Jokowi, Gerakan Rakyat Memaklumatkan Pemakzulan & Tolak Hasil Pemilu


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler