Prabowo Hadapi Tantangan Besar Kelola Defisit Anggaran, Pakar Sarankan Hal Ini

Minggu, 27 Oktober 2024 – 06:56 WIB
Pengamat Hukum dan pegiat antikorupsi Hardjuno Wiwoho menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar dalam mengelola defisit anggaran yang diproyeksikan mencapai Rp 616 triliun pada tahun 2025. Foto: Source JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia mengalami defisit anggaran mencapai Rp 616 triliun pada tahun 2025. Hal ini merupakan dampak langsung dari kebijakan fiskal agresif yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, terutama di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Melihat hal itu, Pengamat Hukum dan pegiat antikorupsi Hardjuno Wiwoho menilai pemerintahan yang baru era Presiden Prabowo mengalami tantangn besar dalam mengelola defisit anggaran.

BACA JUGA: Senator Filep Tanggapi Soal Defisit Anggaran Papua Barat

Guna menghadapi tantangan tersebut, pemerintahan Prabowo harus menyeimbangkan antara pembiayaan defisit dengan kebutuhan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan melindungi kepentingan rakyat.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah memastikan investasi di sektor produktif yang memiliki dampak jangka panjang bagi ekonomi nasional, sembari menjaga efisiensi belanja negara.

BACA JUGA: Chatib Basri Ungkap Dampak Baik Komitmen Defisit Anggaran di Bawah Tiga Persen

“Dengan mengurangi risiko korupsi dan kebocoran anggaran serta mengarahkan utang pada sektor-sektor yang produktif, saya percaya pemerintahan Prabowo mampu mengelola defisit ini dengan lebih baik meskipun tantangan yang diwariskan cukup berat," kata Hardjuno.

Hardjuno menyarankan pengelolaan defisit ini memerlukan kebijakan fiskal yang disiplin dan berhati-hati serta reformasi struktural dalam pengelolaan utang.

BACA JUGA: Komitmen Defisit di Bawah 3 Persen Dinilai Mampu Meredakan Tekanan Pasar

"Pemerintahan Prabowo harus lebih fokus pada efisiensi dan memastikan bahwa utang digunakan untuk kepentingan rakyat secara luas, bukan hanya untuk melanjutkan proyek-proyek yang bersifat jangka pendek," ujarnya.

Meski demikian, Hardjuno optimistis pemerintahan Presiden Prabowo bisa menghadapi situasi ini.

Pada rapat kabinet pertama setelah dilantik, Prabowo menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan yang lebih hati-hati, terutama terkait pengawasan terhadap potensi kebocoran anggaran dan korupsi.

“Teliti, itu yang ditekankan Presiden Prabowo. Beliau berkomitmen untuk memastikan anggaran negara digunakan dengan efektif dan tepat sasaran, tanpa kebocoran dan tanpa korupsi,” tegas Hardjuno mengutip pernyataan Prabowo di rapat tersebut. (mcr23/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru:


Redaktur : Friederich Batari
Reporter : Ardini Pramitha

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler