jpnn.com, JAKARTA - Kasus pelarangan terhadap tokoh militer atau mantan tokoh militer Indonesia masuk Amerika Serikat (AS) sudah terjadi beberapa kali.
Nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga pernah dicekal masuk AS. Penyebabnya, Prabowo diduga terlibat dalam penghilangan paksa aktivis dan penyiksaan para pejuang pro kemerdekaan di Timor Timur.
BACA JUGA: Panglima TNI Ditolak Masuk AS, Wiranto Belum Tahu Sebabnya
Pencekalan itu juga menjadi salah satu isu yang dibahas saat Prabowo hendak maju dalam pemilihan umum presiden.
Berdasar data yang dihimpun, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto juga pernah tercatat dilarang masuk AS pada 2004.
BACA JUGA: Perppu Ormas, Wiranto: Tunggu Proses Hukum dan Politik
Pencekalan itu didasari adanya dugaan Wiranto terlibat dalam kasus di Timor Timur (kini Timor Leste) oleh pengadilan PBB.
Berita pencekalan tersebut muncul dari Washington Post pada Januari 2004. Saat itu Wiranto sedang mencalonkan diri sebagai presiden dari Partai Golkar.
BACA JUGA: Gerindra: Elektabilitas Jokowi Turun, Prabowo Naik
Pengamat hubungan internasional Teuku Rezasyah menjelaskan, yang membedakan, para jenderal tersebut dicekal mulai saat pembuatan visa.
Itu berbeda dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang dilarang setelah mendapatkan visa. ”Kalau jenderal yang lain itu tidak keluar visanya,” ungkap dia.
Guru besar hubungan internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menerangkan, meskipun jarang, seseorang yang sudah mendapatkan visa bisa saja ditolak otoritas lain di Amerika.
Dia mengungkapkan, dalam sebuah tayangan di televisi yang membahas US Customs and Border Protection, ada seorang mahasiswa yang telah mendapatkan visa belajar. Tapi akhirnya ditolak masuk karena datang terlalu awal.
”Biasanya, meski mendapat visa, bisa saja kita ditolak. Nah, yang nggak wajar kalau tamu pemerintah. Mestinya ada kecurigaan ke Pak Gatot sehingga oleh (US) Customs and Border Protection tidak boleh masuk. Itu yang perlu diklarifikasi pemerintah Amerika,” ujar dia.
Juwana menambahkan, tanpa klarifikasi, akan ada spekulasi di kalangan masyarakat dan media di Indonesia atas apa yang menjadi alasan penolakan.
Spekulasi dapat berkembang secara liar di media sosial dan tidak terbendung. ”Sehingga ini dapat memunculkan persepsi negatif publik Indonesia terhadap Amerika. Khususnya pemerintahan Donald Trump,” ungkapnya.
Selain itu, Indonesia segera memasuki tahun politik. Maka, bila tidak diklarifikasi, spekulasi penolakan akan berdampak besar terhadap siapa pun yang bakal muncul sebagai calon presiden dan wakilnya.
”Pemerintah Amerika bisa dianggap publik di Indonesia hendak melakukan intervensi terhadap proses ini,” tegas dia. (jun/c9/ang)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Romo Tolak Permintaan Prabowo Subianto
Redaktur : Tim Redaksi