jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih belum memutuskan siapa calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi di Pilpres 2019.
Partai Demokrat menyerahkan kepada Prabowo dan menganggap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bukan harga mati untuk dijadikan cawapres. PKS menyodorkan sembilan nama sebagai capres atau cawapres. PAN masih mengusung Ketua Umum Zulkifli Hasan.
BACA JUGA: Prabowo Bakal Bertemu Abdul Somad Sore Nanti, Ini Agendanya
Sementara itu, hasil rekomendasi ijtimak Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama merekomendasikan Prabowo berpasangan dengan Ketua Majelis Syura PKS Habib Salim Segaf Aljufri atau Ustaz Abdul Somad.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Prabowo masih mempertimbangkan semua nama untuk menjadi cawapresnya. Partai Gerindra meyakini bahwa semua nama yang didorong oleh partai-partai politik memiliki kelebihan untuk memperkuat kemenangan Prabowo di Pilpres 2019.
BACA JUGA: Prabowo Subianto Dapat Tambahan Kekuatan dari FPR
“Tapi, faktor itu diperhitungkan dengan seksama dan serius, karena nama yang didorong masing-masing partai itu, kelebihannya juga kami anggap sebagai sesuatu yang bisa menekan kemenangan Prabowo,” kata Muzani di gedung parlemen, Jakarta, Selasa (31/7).
Dia yakin, persoalan penentuan koalisi dan capres-cawapres juga akan selesai pada waktunya nanti. Menurut dia, Partai Gerindra juga punya pengalaman yang sama pada Pilpres 2014 lalu.
BACA JUGA: PAN Segera Memutuskan Arah Koalisi Lewat Rakernas
“Kami pernah memiliki situasi seperti ini di 2014 dan akhirnya selesai. Kami juga akan terus melakukan dialog mendengar situasi ini. Memang kesabaran ini diuji,” ujar Muzani.
Karena itu, Muzani berpendapat situasi di Pilpres 2019 ini sama seperti 2014 lalu. Namun, bedanya sekarang kepentingan partai politik ada dua karena harus menghadapi pilpres dan pileg serentak.
Partai politik pun harus memikirkan bagaimana mengusung capres atau cawapres, yang turut mampu mengangkat elektabilitas partai mereka. Namun, Muzani yakin pada prinsipnya kondisi 2019 sama dengan 2014, yakni bagaimana kepentingan partai bisa terakomodir jika nanti memenangkan Pilpres. “Cuma bedanya di 2014 kepentinhan pileg sudah selesai. Sekarang kepentingan pileg bisa langsung dirasakan bersamaan pilpres,” katanya.
Lebih lanjut dia memastikan belum ada pembicaraan soal pembagian jabatan oleh partai koalisi jika menang Pilpres 2019 nantinya. Menurut Muzani, hal itu pasti akan dibicarakan nantinya.
“Ya namanya koalisi itu bagaimana kekuasaan itu diambil dan bersama-sama mengendalikan kekuasaan itu. Pasti akan dibicarakan, jika Pak Jokowi mengatakan tidak (bicara bagi-bagi kekuasaan), tapi ternyata iya. Dan itu biasa,” katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kubu Jokowi Tak Gentar Mendengar SBY Turun Gunung
Redaktur & Reporter : Boy