jpnn.com, JAKARTA - Prabowo Subianto dikabarkan meminta jatah tujuh menteri termasuk menteri pertahanan saat makan siang di restoran Jepang, bersama Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, 6 April 2018.
Kabar itu dilansir media asing, Asia Times dalam artikel berjudul Indonesia Moving Toward a One-Horse Race, yang menyebut permintaan itu sebagai syarat Prabowo bergabung dengan koalisi Joko Widodo di Pilpres 2019.
BACA JUGA: Jokowi Tokoh Muslim Berpengaruh di Dunia, Prabowo Bagaimana?
Berikut petikan tulisan di Asia Times:
BACA JUGA: Bismillah, Ada Mandat Kiai ke Cak Imin agar Damping Jokowi
Maritime Coordinating Minister Luhut Panjaitan, the president’s chief political adviser and a long retired special forces general himself, has met his once-bitter rival three times in the past few weeks to discuss his political plans.
That has given rise to widespread speculation that Prabowo and Widodo might join forces. Sources familiar with the conversation say at the first two meetings Panjaitan urged Prabowo to run, in the belief that it is better to compete against the rival you know than the one you don’t.
BACA JUGA: Jokowi Jadi Tokoh Muslim Dunia, Modal Penting untuk Pilpres
At the third meeting over a Japanese lunch on April 6, Panjaitan raised the possibility of a joint Widodo-Prabowo ticket, but reportedly lost his appetite after Prabowo said he would consider it if he was put in charge of the military and was given seven seats in any new Cabinet.
Under Indonesia’s current chain-of-command arrangement, the national police is directly under the president, given its role in internal security and related counterterrorism issues, while the armed forces reports to the defense minister.
It is not clear whether Prabowo wanted to be both vice president and defense minister himself, or whether defense would have part of Gerindra’s proposed share of portfolios.
Nah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku tidak tahu darimana sumber berita tersebut, dan apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Yang jelas, Dasco menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar adanya.
"Namun yang pasti secara tegas kami sampaikan bahwa berita-berita yang beredar kalau Pak Prabowo bersedia jadi cawapresnya Presiden Jokowi, kemudian meminta kuota beberapa menteri itu adalah tidak benar. Kami pastikan tidak benar," katanya di gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/4).
Dia menegaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Luhut itu bukanlah pertama kali. Mereka merupakan kawan lama dan pernah berbisnis bersama. Karena itu sudah bertemu untuk makan-makan dan berbincang-bincang banyak hal.
"Soal Pilpres pasti dibicarakan. Namanya politik sedang hangat-hangatnya, justru yang aneh tidak bicara politik, makan doang," ungkap anggota Komisi III DPR itu.
Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon juga membantah Prabowo minta jatah menteri termasuk menhan. "Saya kira tidak ada itu. Itu bohong," tegasnya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/4).
Menurut Fadli, itu hanya pertemuan biasa antara Prabowo dan Luhut. "Tapi, tidak ada cerita soal tujuh menteri," kata wakil ketua DPR itu.
Dia pun menegaskan Luhut tidak mungkin bisa menentukan soal jatah menteri di kabinet Joko Widodo. "Posisinya Pak Luhut kok bisa menentukan, memang Pak Luhut presiden?" ungkapnya.
Dia menegaskan Luhut dalam pertemuan itu juga hanya sebagai kawan Prabowo saja, bukan utusan presiden. "Saya kira bukan sebagai utusan presiden. Jadi, tidak ada cerita itu. Untuk apa Pak Prabowo minta-minta itu?" katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prabowo atau Gatot, PDIP Tak Akan Remehkan Penantang Jokowi
Redaktur & Reporter : Boy