jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan Mahfud MD mundur sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) dikarenakan kecewa terhadap komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menjaga netralitas di Pilpres 2024.
Hasto menilai keputusan yang bijak yang didasarkan pada niat baik telah diambil Mahfud MD untuk mundur dari Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
BACA JUGA: Hasto Sebut Mensos Risma Merasa Ada Ketidaknyamanan Saat Rapat Kabinet, Kenapa?
Hal itu disampaikan Hasto saat dimintai tanggapannya soal mundurnya Mahfud MD dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Keputusan diambil dengan bijak, diambil dengan niat baik, dan itulah yang telah dilakukan oleh Prof Mahfud MD,” kata Hasto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (1/2).
BACA JUGA: Kampanye di Lampung, Sekjen PDIP Sebut Kartu Sakti Bisa Selesaikan Ketidakadilan Bantuan
Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini pun berharap langkah bijak yang diambil Mahfud MD ini bisa menular dan ditiru oleh pejabat lainnya yang sedang berkontestasi di Pilpres 2024.
Secara khusus, Hasto menyebut nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang kini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).
BACA JUGA: Sadarestuwati PDIP: Ganjar-Mahfud Kandidat Terbaik
"Semoga keteladanan integritas dari Prof Mahfud MD ini dapat menular, termasuk kepada Pak Prabowo," ujar Hasto.
Namun, politikus asal Yogyakarta ini menduga Prabowo tak akan bersedia melepas jabatannya sebagai Menteri Pertahanan di saat sekarang ini.
Terlebih, Hasto menyebut anggaran di Kementerian Pertahanan terbilang sangat besar sehingga dibutuhkan keberanian untuk melepas jabatan dengan segala fasilitasnya.
"Mundur dengan anggaran sebesar itu sayang. Tetapi ini merupakan sikap (Pak Mahfud MD) yang gentleman," tegas Hasto.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan sebelumnya Mahfud MD tidak menggunakan segala fasilitas di Kemenko Polhukam untuk berkampanye. Hal tersebut, kata Hasto, bagian dari upaya Mahfud MD membangun keteladanan dalam melakukan gerak kampanye.
Sayangnya, sikap negarawan tersebut tak diikuti dengan komitmen pemimpin tertinggi.
"Ternyata pada akhirnya dihadapkan pada suatu peristiwa penting ketika tanggal 24 Januari 2024, di hadapan jajaran TNI, Pak Jokowi menyatakan sebagai pejabat publik, sebagai tokoh politik, itu boleh berpihak, boleh berkampanye," kata Hasto.
Menurut dia, hal itu yang kemudian membawa demokrasi Indonesia pada titik yang sangat kritis, yang mendorong para guru bangsa untuk turun gunung, dan para kelompok-kelompok prodemokrasi.
"Bahkan civitas UGM menyampaikan sikapnya di tempat yang sangat keramat, tempat yang sangat penting dan menjadi simbol dari UGM, yaitu Balairung," jelas Hasto.
Selain itu, Hasto menduga, jika mundurnya Mahfud MD bagian dari kekecewaan terhadap proses hukum yang memenangkan Praperadilan mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej.
Apalagi, disinyalir ada lobi-lobi yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK), untuk memanupulasi hukum di MK.
"Kami mendapatkan kabar bahwa berbagai upaya-upaya pemberantasan korupsi terkait dengan kasus yang terakhir tentang menangnya di PraPeradilan dari Wamenkumham itu disinyalir terkait dengan lobi-lobi yang dilakukan di MK, untuk memanipulasi hukum di MK," ungkap Hasto.
Hasto menegaskan langkah Mahfud adalah seruan moral agar 13 hari ke depan itu betul-betul dapat ditegakkan etika norma dan pranata politik yang baik. (tan/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Basarah: 3 Pilar PDIP Fokus Menjaga Basis Demi Kemenangan Ganjar-Mahfud
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga