jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat peserta Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 17 Januari mendatang. Debat perdana bagi pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) itu bakal mengangkat tema korupsi, hukum, terorisme dan hak asasi manusia (HAM).
Guna menghadapi debat perdana, Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno (BPN Prabowo - Sandi) sudah menyiapkan pertanyaan untuk kubu Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin (Jokowi - Ma’ruf). Fokus pertanyaannya adalah seputar masih banyaknya pejabat yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di era pemerintahan Jokowi.
BACA JUGA: Timses Jokowi Bantah Diuntungkan Keputusan KPU
Selain itu, BPN Prabowo - Sandi juga akan mengangkat kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Sebab, hingga kini pelaku penyiraman terhadap penyidik senior KPK itu belum terungkap.
“Termasuk menjadi salah satu yang paling concern karena kalau seorang penyidik KPK saja 650 hari (kasusnya) terbengkalai, apa yang terjadi dengan masyarakat umum,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera yang juga juru bicara BPN Prabowo - Sandi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/1).
Mardani menambahkan, Presiden Jokowi tidak bisa menutup mata dengan maraknya OTT yang dilakukan KPK selama ini. Menurut dia, Presiden Jokowi tidak bisa lepas tangan dengan menyatakan bahwa soal pejabat yang terjaring OTT KPK bukan urusannya. ?
“Itu bukan pemimpin. Pemimpin itu punya tanggung jawab moral,” katanya.
Karena itu Prabowo - Sandi dalam debat perdana akan mengusung isu penguatan KPK. Sebab, kata Mardani, selama ini upaya memperkuat KPK belum kelihatan meski parlemen dikuasai partai pendukung Jokowi.
BACA JUGA: Prabowo - Sandi Dimentori SBY, Gimana Jokowi - Maruf?
“Kenapa dibiarkan? Penguatan KPK bisa dijalankan. Sekarang ini semua kendali masih ada di Pak Jokowi. Nah, makanya nanti akan kami elaborasi (di debat),” ungkap anggota Komisi II DPR, itu. (boy/jpnn)
BACA JUGA: Sepertinya Kubu Prabowo-Sandi Berupaya Mendelegitimasi KPU
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hasto Pengin KPU Utamakan Penghitungan Surat Suara Pilpres
Redaktur & Reporter : Boy