jpnn.com, JAKARTA - Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - Ma'ruf Amin (TKN Jokowi - Ma'ruf) meminta kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno tidak menjadikan guru sebagai komoditas politik.
Hal ini menyusul pernyataan Wakil Ketua BPN Prabowo - Sandi, Mardani Ali Sera tentang program kenaikan gaji guru menjadi Rp 20 juta dan impor guru dari Eropa atau Amerika yang diklarifikasi sendiri oleh Prabowo.
BACA JUGA: Sepertinya Erick Mau Hapus Jasa SBY bagi Ekonomi Kreatif
Pernyataan Mardani ini mengisyaratkan ketidakjelasan program peningkatan kualitas pendidikan yang dimiliki pasangan Prabowo - Sandi.
"Jika pasangan Prabowo - Sandi memiliki program yang jelas tentang arah peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, seharusnya perbedaan pendapat di antara Mardani dan Prabowo ini tidak akan terjadi. Hal ini menunjukan juga bahwa Prabowo-Sandi tidak memiliki konsep yang jelas dalam kebijakan pendidikan nasional kita," kata Juru Bicara TKN Ace Hasan Syadzily, Kamis (22/11).
BACA JUGA: Muhammadiyah Terdegradasi Jika Ikuti Keinginan Amien Rais
Usulan kenaikan gaji guru yang disampaikan Mardani menjadi Rp 20 juta yang kemudian dibantah Prabowo, menurut Ace, jelas merupakan kebijakan yang tidak realistis.
Mardani seharusnya mengetahui soal pendidikan ini anggarannya telah ditentukan dalam konstitusi sebesar 20 persen. Selain itu, urusan pendidikan dalam sistem pemerintahan kita menjadi kewenangan pemerintahan daerah.
BACA JUGA: Sepertinya Pak Amien Panik karena Prabowo Bakal Kalah Lagi
"Guru sendiri sebagai jabatan fungsional memiliki golongannya masing-masing. Tentu setiap guru akan diberikan insentif sesuai dengan lama bekerja dan golongan kepangkatannya. Apakah usulan kebijakan kenaikan tersebut juga akan berlaku untuk semua guru?" tanya Ace.
Sebagai upaya untuk menyejahterakan guru, lanjut Ace, kebijakan itu bagus, tetapi harus melihat kondisi objektif yang dihadapi saat ini, terutama ketersediaan anggaran negara.
"Setiap profesi tentu ada standarnya dalam sistem penggajian, jangan sampai tingginya gaji guru mendorong kecemburuan profesi-profesi mulia lainnya yang sama-sama ingin memajukan bangsa kita," jelas dia.
Dalam meningkatkan kesejahteraan guru, menurut Ace, pemerintahan Jokowi telah secara serius meningkatan tunjangan dan melakukan sertifikasi sesuai dengan golongan masing-masing guru tersebut.
"Apalagi usulan gaji guru itu dibarengi dengan impor guru dari luar negeri. Katanya antiimpor? Kok guru saja harus impor sih? Untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidikan tak harus dengan melakukan impor. Akan sangat berbahaya jika guru diimpor dari luar negeri yang sistem budayanya belum tentu sama dengan bangsa Indonesia," jelas Ace. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tim Kampanye Jokowi Manfaatkan Popularitas Djarot
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga