jpnn.com, PAPUA - Ketua Badan Pemenangan Nasional pasangan calon presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Salahudin Uno, Djoko Santoso mengatakan pasangan calon presiden nomor urut 02 siap mewujudkan Papua Adil Makmur, jika diberi mandat oleh rakyat dan terpilih di Pilpres 2019.
Djoko mengatakan hal itu saat menghadiri pembekalan calon anggota legislatif Gerindra di Jayapura, Jumat (22/2) kemarin. Menurutnya, Prabowo-Sandi telah mendengar dan mencermati aspirasi masyarakat Papua yang disampaikan Ketua DPD Gerindra Papua Yanni dan 29 DPC Gerindra se-Provinsi Papua dalam berbagai kesempatan.
BACA JUGA: Sandiaga Uno Undang Honorer K2 Hadir di Debat Ketiga Pilpres 2019
Prabowo-Sandi juga telah mempelajari secara serius berbagai problem pembangunan yang dirasakan masyarakat Papua, termasuk kebijakan-kebijakan yang telah ada sebelumnya, yaitu otonomi khusus Papua.
(Baca dong: Pernyataan JK Tegaskan Prabowo Tak Melanggar Hukum)
BACA JUGA: Begini Tanggapan Ridwan Kamil soal Bobotoh Teriakkan Nama Prabowo
Prabowo-Sandi berpendapat permasalahan di Papua tidak cukup diselesaikan hanya dengan pemberlakuan otonomi khusus, tetapi harus disertai kebijakan-kebijakan strategis yang mampu mendorong efektivitas implementasi otsus serta sinergitas strategi dan kebijakan-kebijakan nasional lainnya.
Sementara itu Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Papua Yanni mengatakan, setidaknya terdapat tiga isu penting yang menjadi komitmen politik Prabowo-Sandi untuk mewujudkan Papua yang Adil dan Makmur.
BACA JUGA: Tunda Kampanye, Sandi Ajak Mamanya Besuk Bu Ani
Pertama, Pemekaran Papua menjadi lima provinsi berdasarkan lima wilayah adat. Prabowo-Sandi, kata Yanni, menilai Provinsi Papua memiliki wilayah yang sangat luas dengan sumberdaya alam melimpah. Sudah saatnya dimekarkan minimal menjadi lima provinsi.
"Melalui pemekaran ini maka pembangunan di semua sektor pada lima wilayah adat dapat dipacu secara lebih cepat, karena ada lima APBD provinsi di situ. Kelima wilayah adat itu masing-masing Mamta, Anim Ha, Saereri, Mee Pago dan La Pago," ucapnya.
Kedua, alokasi otsus diberlakukan secara parmanen. Menurut Yanni, otonomi khusus bagi Papua termasuk Aceh merupakan amanat negara yang telah dijamin dalam konstitusi. Karena itu sangat tidak tepat jika alokasi dana otsus diatur dalam undang-undang dengan memiliki jangka waktu tertentu.
"Tidak boleh kekhususannya parmanen, sementara anggarannya bersifat temporal, ini keliru. Jadi Prabowo-Sandi berkomitmen mengubah cara pandang negara terhadap Papua dalam konteks penerapan otonomi khusus," kata Yanni.
Ketiga, Papua memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar dan hampir semua jenis sumberdaya alam ada di Papua. Karena itu, Prabowo-Sandi, menurutYanni, berkomitmen memberikan akses yang lebih besar kepada putra-putri terbaik Papua menduduki jabatan-jabatan strategis di semua kementerian.
"Jadi bukan hanya satu orang menteri sebagaimana selama ini terjadi, tetapi juga harus ada pada jabatan-jabatan struktural di semua kementrian," pungkas Yanni. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Maruf Amin Anggap Debat dengan Sandiaga Tidak Istimewa
Redaktur & Reporter : Ken Girsang