Prabowo Sentil Intelijen, PDIP Singgung Penculikan Aktivis

Selasa, 15 Januari 2019 – 13:32 WIB
Anggota Komisi I DPR dari PDI Perjuangan Charles Honoris. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menyoroti Pidato Kebangsaan Indonesia Menang Prabowo – Sandi. Pasalnya, dalam pidato itu, calon presiden Prabowo Subianto menyentil intelijen yang dianggapnya menginteli mantan-mantan pejabat.

Dia menilai pidato Prabowo itu mengandung banyak ilusi yang dipengaruhi sejarah masa lalunya. “Salah satunya terkait pernyataan bahwa intelijen negara “jangan menginteli mantan presiden, mantan ketua MPR” dan mantan-mantan yang dia sebut lainnya,” kata Charles di Jakarta, Selasa (15/1).

BACA JUGA: Mengintip Persiapan Sandiaga Uno Hadapi Debat Pilpres 2019

Charles mengingatkan seharusnya mantan Danjen Kopassus itu paham bahwa intelijen negara saat ini tidak seperti era Soeharto, di mana Prabowo sebagai salah satu petinggi ABRI sekaligus menantu presiden menjadi bagian di dalamnya.

“Sejarah mencatat, di era mertuanya, Prabowo bukan hanya telah menginteli, tetapi juga (diduga) terbukti bertanggung jawab terhadap penculikan para aktivis yang sebagian masih hilang hingga sekarang,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR, itu.

BACA JUGA: Fahri: Prabowo Subianto Mirip Bung Karno

Menurut dia, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, seorang perempuan yang sudah kenyang dinteli dan dibatasi ruang geraknya karena menjadi oposan Soeharto saja tidak pernah teriak-teriak tentang apa yang dideritanya saat itu.

“Lah, ini ada seorang jenderal yang justru pernah menjadi pelaku pada rezim otoriter dulu, sekarang malah berteriak-teriak jangan intelin rekan-rekannya yang sebagiannya juga adalah jenderal. Ini kan lucu. Terlebih Prabowo tidak menunjukkan bukti apa-apa bahwa rekan-rekannya itu telah diinteli,” ujarnya.

BACA JUGA: Sekjen PDIP: Pidato Kebangsaan Prabowo Ilusi

Charles mengatakan Prabowo harus ingat sekarang sudah era reformasi dan keterbukaan. Setiap orang yang merasa diinteli bisa menempuh jalur hukum jika mendapat perlakuan sewenang-wenang atau tidak sesuai prosedur oleh aparat negara.

“Lagian Prabowo kan juga punya fraksi di DPR yang bisa melakukan pengawasan terhadap kerja-kerja aparat negara. Jadi jangan dibayangkan sekarang seperti era orba dulu, di mana presiden dan menantu kompak membungkam suara-suara kritis,” pungkas anak buah Megawati di PDI Perjuangan, itu.

Sebelumnya, Prabowo menyentil intelijen saat menyampaikan Pidato Kebangsaan Prabowo - Sandi bertajuk Indonesia Menang di JCC Senayan, Jakarta, Senin (14/1). Awalnya, Prabowo menyatakan bahwa yang harus dilakukan melakukan reorientasi pembangunan dan pengelolaan RI.

Reorientasi pembangunan dan pengelolaan RI diperlukan karena bangsa yang kukuh hanya bisa diwujudkan jika negara tersebut bisa swasembada pangan, energi yaitu bahan bakar, dan air bersih. Selain itu, memiliki lembaga-lembaga pemerintahan yang kuat, hakim, haksa, polisi dan intelijen yang unggul.

Kemudian, angkatan perang yang unggul. Tentara yang tidak kalah dengan tentara-tentara terbaik di dunia. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia perlu intelijen yang kuat. "Kita perlu intelijen yang unggul dan setia kepada bangsa dan rakyat," kata Prabowo.

Mantan Komandan Jedneral (Danjen) Kopasuss TNI AD itu menuturkan intelijen seharusnya menginteli musuh negara. Prabowo mengingatkan intelijen jangan menginteli mantan presiden RI, bekas ketua MPR, dan lainnya.
“Jangan menginteli anaknya proklamator kita. Jangan menginteli mantan panglima. Jangan menginteli ulama-ulama besar. Kalau mau intelien, mantan pangkostrad tidak apa-apa," kata mantan Pangkostrad, itu.(boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kasus Novel Urgen, Penculikan Aktivis Juga Sangat Penting


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler