jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Front Pembela Islam atau FPI Munarman turut angkat bicara terkait bergabungnya Prabowo Subianto bersama Partai Gerindra di pemerintahan.
Munarman mengaku pihaknya tetap konsisten dengan hasil Ijtimak Ulama IV yang diputuskan beberapa bulan silam.
BACA JUGA: Peringatan Keras FPI untuk Wali Kota Terkait Penutupan Lokalisasi
Satu di antara hasil Ijtimak Ulama IV itu yakni menolak kekuasaan yang berdiri di atas kezaliman.
Munamarman mengungkapkan hal itu untuk menanggapi kemungkinan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menjadi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf periode 2019-2024.
BACA JUGA: Munarman FPI Penuhi Panggilan Polisi Terkait Kasus Penculikan Ninoy Karundeng
"Hasil Ijtima Ulama IV yang lalu sudah memberikan arahan untuk peristiwa peristiwa yang terjadi hari ini, di antaranya adalah menolak kekuasaan yang zalim, serta mengambil jarak dengan kekuasaan tersebut," kata Munarman saat dihubungi JPNN, Selasa (22/10).
Namun, Munarman tidak menjawab ketika disinggung kemungkinan FPI menjadi oposisi bagi pemerintahan jika Prabowo Subianto menjadi menteri Jokowi.
BACA JUGA: Profil Edhy Prabowo: Mantan Prajurit TNI, Merantau ke Jakarta Kenal Prabowo Subianto
"Jadi kami akan tetap konsisten saja dengan keputusan Ijtima Ulama tersebut. Kami konsisten dengan arahan para ulama yang sudah membuat keputusan melalui musyawarah dalam forum Ijtima Ulama," timpal dia.
Sebelumnya diberitakan, ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto berpeluang besar menjadi menteri bagi pemerintahan era Presiden Joko Widodo di periode 2019-2024.
Prabowo telah menghadap ke Istana Kepresidenan Jakarta, untuk menghadap Jokowi terkait calon menteri, Senin (21/10). (mg10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan