jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan Presiden Prabowo Subianto pada dasarnya mendorong perbaikan sistem politik lewat usulan pemilihan kepala daerah atau pilkada lewat DPRD.
Hal itu sebagai respons atas usulan Prabowo terkait pilkada tidak langsung.
BACA JUGA: Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia
Ahmad Doli meminta agar usulan itu tidak dibahas secara parsial.
"Pernyataan Presiden itu adalah pernyataan seorang Kepala Negara untuk membangun kesadaran bersama bahwa kita harus segera melakukan perbaikan sistem," kata Ahmad Doli dalam keterangan tertulisnya yang diterima JPNN.com, Kamis (19/12).
BACA JUGA: Belum Tentu Pilkada Lewat DPRD Biaya Politiknya Lebih Murah
Dia menyebutkan pernyataan itu tidak hanya soal pilkada, tetapi, terkait sistem politik secara keseluruhan.
"Perbaikan sistem pemilu itu harus satu paket dengan semua urusan pemilihan lainnya, Pilpres, Pileg, Pilkada, dan seharusnya juga termasuk Pilkades di dalamnya," lanjutnya.
BACA JUGA: Ketum Muhammadiyah Soroti Wacana Pilkada oleh DPRD, Dia Ingatkan Begini
Dia menyebutkan hal itu juga sangat erat kaitannya dengan sistem kepartaian.
"UU Parpol bisa dikodifikasi bersama dengan UU Pemilu dan Penyelenggara Pemilu," tuturnya.
Anggota Komisi II DPR itu menjelaskan poin paling penting dari pidato Prabowo ialah masalah dalam sistem politik dan demokrasi Indonesia.
"Poin kedua, oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan dalam sistem politik dan demokrasi. Di gambarkan dalam pernyataan itu bahwa salah satu isu yang menjadi masalah adalah politik berbiaya tinggi," tuturnya.
Dia tidak memungkiri bahwa biaya politik sangat tinggi dan praktik-praktik moral hazard Pemilu, seperti money politics, vote buying, political transactional, semakin permisif dan massif terjadi di tengah-tengah masyarakat.
"Bila kita terus membiarkan itu, maka akan bisa mengakibatkan terjadinya degradasi moral pada masyarakat kita," tuturnya.
Namun, lanjutnya, sebelum masuk ke perubahan sistem itu, tentu harus melakukan identifikasi dan pemetaan isu-isu masalah secara komprehensif.
"Isu politik biaya tinggi bisa jadi cuma salah satu isu saja. Setelah kita sepakat untuk perbaikan sistem, maka yang perlu dilakukan adalah evaluasi secara menyeluruh terhadap kelemahan dan kekurangan sistem sekarang," jelas Wakil Ketua Baleg DPR RI itu.
Doli juga menyebutkan yang lebih penting saat ini ialah semua pihak sepakat untuk melakukan perbaikan sistem itu, di awal periode pemerintahan baru.
"Sehingga kita bisa bebas dan punya cukup waktu untuk mencari berbagai alternatif sistem terbaik, tanpa terikat dengan kepentingan pemenangan semata menjelang Pemilu 2029," jelasnya.
Dia juga menyebutlan sebaiknya pidato Presiden itu harus ditindak lanjuti oleh pihak pemerintah, seluruh pimpinan Partai Politik, dan DPR.
"Apalagi DPR bersama pemerintah sudah memasukkan revisi UU Pemilu, Pilkada dan Parpol di dalam Prolegnas prioritas," pungkas Doli. (mcr8/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Haris Rusly Moti: Saya Mendapat Informasi Suara Pramono-Rano Tidak Melampaui 50%
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Kenny Kurnia Putra