JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Armida Salsiah Alisjahbana, menyambut baik usulan pelibatan TNI secara aktif dalam percepatan pembangunan terutama di kawasan perbatasan.
Di antaranya seperti yang akan dilakukan di Papua dan Papua Barat, dimana TNI dilibatkan secara aktif membangun sejumlah ruas jalan.
Namun menurut wanita yang juga menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) ini, setiap ide terobosan hendaknya jangan sampai mengenyampingkan masalah administrasi. Karena ketika terganjal masalah tersebut, seringkali sebuah ide justru terkendala pada tataran pelaksanaan.
“Seperti pembangunan jalan di Papua, direncanakan menggunakan mekanisme yang tidak biasa. Yaitu pelibatan TNI dalam membangun jalan. Nah untuk itu kan perlu Peraturan Presiden (Perspres),” katanya di Jakarta, Kamis (18/7).
Menurutnya, meski atas rencana tersebut telah keluar Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2013 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 Mei 2013 lalu, namun belum dapat dilaksanakan.
“Sampai saat ini masih belum clear (selesai). Untuk masalah administrasinya itu (pemerintah) masih bolak-balik ke Komisi I DPR RI. Jadi kalau ada upaya terobosan, tolong dipikirkan masalah administrasinya agar cepat terlaksana, karena tujuannya untuk memercepat proses pembangunan,” ujarnya.
Sementara itu bicara skenario proses percepatan pembangunan kawasan perbatasan, Bappenas menurut Armida mengusulkan beberapa hal. Di antaranya percepatan pembangunan jalan yang menghubungkan antar desa di kecamatan dengan menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK).
Selain itu juga diusulkan percepatan pembangunanjalan yang menghubungkan ibukota kecamatan dengan kabupaten atau daerah yang menjadi pusat kegiatan masyarakat.
“Karena selama ini salah satu kendala percepatan pembangunan akibat minimnya akses jalan menuju lokasi prioritas dari daerah tersebut. Pada lokasi prioritas juga perlu ditingkatkan penguatan ekonomi masyarakat, sumber daya manusia dan tentunya konektivitas,” katanya.(gir/jpnn)
Di antaranya seperti yang akan dilakukan di Papua dan Papua Barat, dimana TNI dilibatkan secara aktif membangun sejumlah ruas jalan.
Namun menurut wanita yang juga menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) ini, setiap ide terobosan hendaknya jangan sampai mengenyampingkan masalah administrasi. Karena ketika terganjal masalah tersebut, seringkali sebuah ide justru terkendala pada tataran pelaksanaan.
“Seperti pembangunan jalan di Papua, direncanakan menggunakan mekanisme yang tidak biasa. Yaitu pelibatan TNI dalam membangun jalan. Nah untuk itu kan perlu Peraturan Presiden (Perspres),” katanya di Jakarta, Kamis (18/7).
Menurutnya, meski atas rencana tersebut telah keluar Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2013 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 Mei 2013 lalu, namun belum dapat dilaksanakan.
“Sampai saat ini masih belum clear (selesai). Untuk masalah administrasinya itu (pemerintah) masih bolak-balik ke Komisi I DPR RI. Jadi kalau ada upaya terobosan, tolong dipikirkan masalah administrasinya agar cepat terlaksana, karena tujuannya untuk memercepat proses pembangunan,” ujarnya.
Sementara itu bicara skenario proses percepatan pembangunan kawasan perbatasan, Bappenas menurut Armida mengusulkan beberapa hal. Di antaranya percepatan pembangunan jalan yang menghubungkan antar desa di kecamatan dengan menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK).
Selain itu juga diusulkan percepatan pembangunanjalan yang menghubungkan ibukota kecamatan dengan kabupaten atau daerah yang menjadi pusat kegiatan masyarakat.
“Karena selama ini salah satu kendala percepatan pembangunan akibat minimnya akses jalan menuju lokasi prioritas dari daerah tersebut. Pada lokasi prioritas juga perlu ditingkatkan penguatan ekonomi masyarakat, sumber daya manusia dan tentunya konektivitas,” katanya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Selesaikan Konflik Tanah, BPN Diminta Buat Terobosan
Redaktur : Tim Redaksi