Prajurit TNI-Polri Harus Menjamin Keamanan Jelang 2019

Selasa, 25 September 2018 – 14:20 WIB
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat video conference bersama lintas sektoral dalam rangka kesiapan pengamanan tahapan Pileg dan Pilpres 2019 di Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/9). Foto: Puspen TNI

jpnn.com, JAKARTA - Untuk mengantisipasi upaya-upaya yang memecah belah bangsa melalui berbagai isu-isu yang tidak bertanggung jawab dan dapat mengancam stabilitas nasional menjelang Pemilu 2019, seluruh prajurit TNI-Polri tidak boleh terbawa arus tersebut dan harus dapat membantu meredamnya.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat video conference bersama lintas sektoral dalam rangka kesiapan pengamanan tahapan Pemilihan Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden tahun 2019 di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (24/9/2018).

BACA JUGA: Simak Nih, Tujuh Seruan MUI pada Masa Kampanye Pemilu 2019

Menurut Marsekal Hadi, tugas prajurit TNI-Polri dalam Operasi Mantap Brata 2018 adalah untuk menghadapi Pemilu 2019 adalah menjamin pelaksanaan yang tertib, aman, lancar dan sukses. Untuk itu, Komandan Satuan di berbagai daerah harus bertanggung jawab kepada anggotanya untuk memberi pemahaman, penjelasan positif dan rasa aman kepada masyarakat.

Selanjutnya, Panglima TNI menyampaikan dalam membangun kedewasaan masyarakat, para Komandan Satuan apabila menemukan hal-hal kontraproduktif maka harus segera mengambil langkah-langkah untuk memitigasi dan memberikan penjelasan yang positif kepada masyarakat, sehingga tidak timbul opini yang salah karena yang akan merasakan kerugiannya adalah rakyat.

BACA JUGA: Budi Purnomo jadi Wadir Komunikasi & Media Prabowo - Sandi

“Masyarakat harus diberi wawasan dan pemahaman bahwa pesta demokrasi sejatinya adalah perhelatan untuk menentukan pilihan rakyat yang terbaik,” ujarnya.

Panglima TNI mengatakan bahwa dalam menentukan pilihan tersebut jangan sampai persatuan dan kesatuan bangsa terkoyak artinya walaupun berbeda pilihan dan pendapat, tidak boleh membenci satu sama lain dan terpecah belah.

BACA JUGA: Yakin Jokowi – Mar’ruf Amin Raup 70 Persen Suara

“Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar namun bila diarahkan untuk membenci atau memusuhi pihak lain, itu artinya merupakan ajakan yang salah,” katanya seperti dilansir dalam siaran pers Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Sus Taibur Rahman.

Hadir dalam video conference di antaranya Menkopolhukam RI Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian, Ketua Bawaslu RI Abhan S.H., Ketua KPU Arief Budiman, para Asisten Panglima TNI dan Kapuspen TNI Mayjen TNI Santos G. Matondang.(fri/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Lebih Tunduk pada Perintah Gubernur Dibanding SBY


Redaktur & Reporter : Friederich

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler