jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Sukamta menyesalkan respons pemerintah yang terkesan kurang perhatian atas peristiwa tewasnya dua prajurit TNI dari Yonif R 400/BR Praka Roy Vebrianto dan Pratu Dedi Hamdani di Kabupaten Intan Jaya, Papua, Jumat (22/1).
Menurut Sukamta, seharusnya terdapat upaya konkret dari pemerintah menyikapi jatuhnya korban dari TNI ini.
BACA JUGA: Tangis Haru Pecah Saat Jenazah Praka Roy Tiba di Bandung
Terlebih, kata dia, peristiwa tentara yang tewas di bumi Cendrawasih bukan hanya terjadi Jumat kemarin.
"Semestinya ada upaya serius mengatasi hal ini supaya tidak ada lagi korban aparat TNI-Polri dan juga warga sipil. Kami berharap Pak Menhan (Menteri Pertahanan) Prabowo segera bergerak," kata Sukamta dalam pesan singkatnya kepada jpnn, Minggu (24/1).
BACA JUGA: Ada yang Kenal Pemuda Ini? Dia Sudah Ditangkap
Legislator asal PKS ini juga menyoroti pendekatan pemerintah dalam mengatasi KKB di Papua yang dianggap terlalu lunak.
Dari kebijakan itu, ujar dia, kelompok separatis masih leluasa bergerak melakukan serangan kepada aparat keamanan dan warga sipil.
BACA JUGA: Punya Jabatan Baru, Azis: Tanpa Dukungan Semua, Saya Bukan Apa-apa
Sukamta lantas membandingkan kebijakan mengatasi KKB di Papua dengan menumpas kelompok Santoso di Poso, Sulawesi Tengah.
Pemerintah, kata dia, sampai membentuk tim operasi Tinombala untuk mengatasi kelompok Santoso.
"Dalam operasi tersebut pemerintah kerahkan satuan tempur yang punya reputasi handal seperti Brimob, Kostrad, Marinir, Raider, dan Kopassus secara bersamaan. Hal ini yang tidak terlihat dalam upaya tangani kelompok separatis di Papua," ujar dia.
Sukamta menduga, pemerintah khawatir dengan kritik international sehingga mengambil langkah lunak mengatasi KKB di Papua.
"Dugaan saya pemerintah ragu-ragu dengan langkah lebih keras karena khawatir sorotan dunia internasional yang memandang masih adanya kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua," ujar dia.
Legislator asal Yogyakarta ini menyarankan pemerintah untuk melakukan langkah penyelesaian masalah di Papua secara komprehensif dengan membentuk kementerian atau badan khusus soal Papua.
"Kenaikan dana otonomi khusus (Otsus) sebesar 0,25 persen, tidak akan berarti apa-apa jika pemerintah tidak melakukan evaluasi secara total terhadap pelaksanaan Otsus dan berbagai langkah yang selama ini dilakukan," ujar dia.
"Alih-alih bisa selesaikan masalah, kenaikan anggaran bisa memperbesar peluang korupsi berjamaah. Pemerintah harus masuk pada akar masalah dan menyelesaikannya secara tuntas dan hal ini bisa dimulai dengan menata kelembagaan secara khusus untuk penanganan Papua," kata dia. (ast/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan