JAKARTA - Praktisi hukum Maqdir Ismail menilai proses pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di DPR RI berlarut-larut. Karena itu Maqdir Ismail mewacanakan cukup Presiden RI saja yang menunjuk pimpinan KPK.
"Proses pemilihan calon pimpinan KPK menjadi berlarut-larut di lembaga legislatif. Di sisi lain, masa jabatan pimpinan KPK sudah akan berakhir. Untuk mengatasinya, saran saya, cukup presiden saja yang menunjuk pimpinan KPK," kata Maqdir Ismail, di sela-sela diskusi, di Jakarta, Sabtu (12/12).
Dia jelaskan, penunjukkan calon pimpinan KPK oleh presiden bukan karena presiden sebagai kepala pemerintahan, tapi presiden sebagai Kepala Negara. "Kalau memang Presiden ingin mengambil-alih penunjukkan pimpinan KPK, maka Presiden bertindak selaku Kepala Negara bukan kepala pemerintahan," sarannya.
Dalam acara yang sama, peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Bivitri Susanti, menyambut positif wacana tersebut.
BACA JUGA: Panglima TNI: 70 Persen Konflik Dunia Dipicu Rebutan Energi
"Kepala Negara menunjuk langsung pimpinan KPK itu baik dengan syarat kita harus percaya tentunya? Namun, saya yakin dengan Presiden yang dipilih populis ini bisa memahami pimpinan KPK seperti apa yang dibutuhkan publik," pungkas Bivitri Susanti.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Ada Informan Abal-abal Masuk ke MenPAN-RB dan Mendikbud?
BACA JUGA: Anak Buah Megawati: Seakan-akan Emas itu Hak Mereka
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kita Sudah Dikadali Freeport, Kini Saatnya...
Redaktur : Tim Redaksi