"Saya sebagai pimpinan lembaga ini, kalau orang-perorang di lembaga ini boleh salah. Tetapi lembaga ini tidak boleh salah. Itu paling penting bagi kita," jelasnya kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/2).
Ia menegaskan, jika ada ketidakpercayaan publik pada lembaga, maka hal itu sangat mengkhawatirkan. "Kalau ketidakpercayaan pada orang perorang anggota bagi saya orang per orang itu yang di hukum. Kalau ketidakpercayan itu sudah pada lembaga itu yang mengkhawatirkan," tegasnya.
Menurutnya, saat ini DPR sebagai sebuah lembaga mempunyai kedudukan terhormat dalam demokrasi. "Itu kalau terus menerus begini bisa kehilangan legitimasinya," kata politisi PDI Perjuangan, itu.
"Bukan lagi persoalan orang perorang tapi lembaga, itu mengkawhatirkan. Apapun dalam demokrasi keberadaan DPR yang kredibel dan kuat itu diperlukan publik untuk memberi kontrol kepada pemerintah," tambahnya.
Dia mengingatkan, jangan sampai masyarakat tidak lagi percaya pada fungsi kontrol DPR. "Kalau terjadi seperti itu, maka demokrasi kita sudah mengkhawatirkan," katanya.
karena itu, Pramono sangat mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar lebih proaktif menindaklanjuti temuan PPATK untuk diproses secara hukum. "Temuan 2.000 transaksi kalau dibiarkan dan hanya menjadi polemik di publik, tidak ada arti apa-apa," ungkapnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bantah Ada Transaksi Mencurigakan, KPK Surati PPATK
Redaktur : Tim Redaksi