"Kado buat buruh jangan diberikan kalau kemudian ada demonstrasi buruh. Yang namanya kado buruh itu diberikan jika memang waktunya harus diberikan. Jadi, jangan setiap ada demo baru ada benefit ataupun reward dari pemerintah," kata Pramono di Jakarta, Selasa (1/5).
"Saya tidak melihat kado itu sebagai hal yang luar biasa. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perbaikan nasib buruh terutama di bidang kesejahteraan, pengobatan bahkan pendidikan," timpal bekas Sekjen PDIP itu.
Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, menyatakan pemerintah mempunyai empat hadiah bagi para buruh di Indonesia. Keempat hadiah ini adalah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari Rp1,3 juta menjadi Rp2 juta, rumah sakit buruh yang dibangun di tiga titik, yakni Tangerang, Bekasi, dan mungkin Sidoarjo. Kemudian, pemerintah juga akan menyediakan transportasi murah untuk buruh di kawasan industri. Permulaannya, segera beli 200 bus untuk buruh di Tangerang, Bekasi, Jawa Timur, dan Batam. Hadiah keempat adalah rumah susun sewa (rusunawa) untuk buruh.
Pramono mengatakan, harusnya buruh juga mendapatkan kesempatan melakukan pengembangan diri dari segi skill maupun pengetahuan. Karena, menurutnya, itu juga menjadi salah satu kelemahan buruh di negeri ini. "Kalau buruh luar negeri kan diberikan kesempatan untuk meningkatkan pendidikannya, tapi di tempat kita mulai dia masuk sampai dia keluar tetap pada posisi yang sama," katanya.
Menurut Pramono, kondisi ini menjadi persoalan dilematis yang membuat pemerintah menerapkan aturan main yang mengedepankan adanya reward dan punishment.
Ia menambahkan, buruh yang rajin, pintar dan terampil sekalipun mungkin tidak ada diberi kesempatan dari perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. "Itu dialami oleh banyak buruh dan mayoritas buruh seperti itu," katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SBSI Desak Hapus Outsourcing
Redaktur : Tim Redaksi