jpnn.com - JAKARTA - Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Pramono Anung Wibowo menilai sikap Fraksi Partai Demokrat (FPD) yang mendukung dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) pelanggaran Pemilu Presiden hanya main-main.
Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPR RI itu menanggapi pernyataan Wakil Ketua Komisi II dari FPD, Khatibul Umam Wiranu yang mendukung dibentuknya Pansus Pilpres atas dasar sejumlah indikasi kecurangan dalam Pilpres 9 Juli lalu.
BACA JUGA: Jokowi-JK Butuh Orang Yang Bekerja Cepat di Kabinet
"Saya melihat (sikap Demokrat) ini gak serius-serius amat, begitu konfigurasi grouping pemerintahan yang baru terbentuk pasti usulan itu juga akan berubah. Jadi ini semacam kekesalan jagonya kalah saja," kata Pramono di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (24/7).
Lebih jauh, Pramono menilai jika memang partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono bersikap mendukung pembentukan Pansus Pilpres, maka itu hanya akan mencoreng pemerintahan SBY sendiri bersama Partai Demokrat.
BACA JUGA: DPR Sayangkan IT KPU Rentan Dibobol
"Sebenarnya kalau itu (Pansus) dilakukan akan mencoreng pemerintahannya sendiri, di mana pemerintahan sekarang rulling party adalah Partai Demokrat. Nah kalau ada kecurangan pilpres maka ini akan merefleksikan dari pemerintahan itu sendiri," jelasnya.
Hal itu menurut Pramono sangat disayangkan karena dia yakin Presiden SBY sama sekali tidak ikut-ikutan dalam persoalan kecurangan yang terjadi karena pelaksanaan pemilu dalam rezim demokrasi itu adalah KPU, Bawaslu dan DKPP. Nah, secara umum penanggungjawabnya adalah presiden.
BACA JUGA: Ruhut: Lingkungan Sekitar Prabowo Tukang Kompor
"Karena sebagai pelaksana penanggung jawab pelaksanaan pilpres secara keseluruhan adalah presiden sebagai kepala negara. Saya yakin presiden sudah melakukan yang terbaik yang bisa beliau lakukan untuk menjaga proses demokrasi di Republik ini. Dan ini mendapat pengakuan dunia," tandasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tolak Munaslub Meski Ical Sudah Merontokkan Citra Golkar
Redaktur : Tim Redaksi