jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Penasehat Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB ISSI) Pramono Anung bicara soal Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), digelar kelompok yang menamakan diri Forum Komunikasi Pengurus Provinsi ISSI pada Sabtu (17/10) sampai Minggu (18/10) di Jakarta.
Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Kabinet (Sekkab) di pemerintahan Presiden Jokowi tersebut menganggap banyak kejanggalan dalam Munaslub itu.
BACA JUGA: PB ISSI Minta Munaslub Januari 2021, Forum Pengprov: Buat Apa Kami Ikuti?
Oleh karena itu, politikus asal partai PDI Perjuangan tersebut menilai Munaslub itu sebagai sebuah dagelan.
"Legitimasi menjadi faktor utama kenapa kegiatan yang diklaim sebagai Munaslub oleh Forum Pengurus Provinsi terlihat sebagai kegiatan yang mengada-ada," kata Pramono Anung, kepada awak media Senin (19/10).
BACA JUGA: Kemenpora Teken MoU dengan PB ISSI dan PB PELTI Terkait Dana Pelatnas Olimpiade 2020
"Mayoritas perwakilan yang datang dengan mengaku sebagai perwakilan Pengurus Provinsi (Pengorov) tidak memiliki surat mandat yang sah."
Pramono juga menjelaskan dalam forum Pengprov itu terdapat beberapa kepengurusan yang masa kerjanya sudah berakhir.
BACA JUGA: Dhito bin Pramono Anung Lawan Kotak Kosong di Pilkada Kediri
Beberapa Pengprov ISSI itu antara lain dari Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Nusa Tenggara Barat.
Sementara itu, tiga Pengprov lain seperti dari Kalimantan Selatan, Bengkulu, dan Banten juga sudah diminta untuk menyelesaikan masalah masa berlaku kepengurusan oleh PB ISSI sebelum bisa kembali aktif berorganisasi.
Sosok lain yang dinilai oleh Pramono Anung mengatasnamakan mantan atlet balap sepeda juga membuat suasana makin gaduh.
Mereka turut menjadi penggerak munaslub yang menurut dia abal-abal. Mereka terdiri dari mantan atlet dan pelatih yang pernah bermasalah dengan kredibilitas.
"Kegiatan ini juga semakin terasa aneh ketika di berbagai slide materi kegiatan selalu menampilkan foto satu orang secara berulang-ulang, sehingga patut dicurigai orang tersebut berupaya untuk mengambil alih kepemimpinan yang sah selama ini," tandasnya.
Sebelumnya, forum tersebut mengatakan bahwa ada mosi tidak percaya terhadap kepengurusan PB ISSI di bawah pimpinan Raja Sapta Oktohari.
Meski nyatanya mosi tidak percaya tersebut tidak pernah sampai ke PB ISSI secara resmi.
Forum tersebut juga menyebut telah terjadi kekosongan kepemimpinan di PB ISSI selama 11 bulan terakhir.
Namun selama 11 bulan terakhir masih banyak kegiatan resmi yang dilakukan kepengurusan PB ISSI.
Kondisi tersebut menurut Seskemenpora Gatot S Dewa Broto membuka luka lama di tubuh ISSI. Kisruh kepengurusan di tubuh PB ISSI bukan kali pertama terjadi.
Pada 2014 lalu, sebelum terpilihnya Okto, PB ISSI sempat terbelah menjadi tiga versi kepengurusan.
Perpecahan tersebut sempat membuat pemerintah melakukan pembekuan PB ISSI, sebelum akhirnya ketiga versi kepengurusan memutuskan untuk melangsungkan Munaslub lagi dan memilih Ketua Umum yang baru dan terpilih Raja Sapta Oktohari.
"Sebelum Okto hadir, ISSI pecah. Saya ingat itu, di 2014. Pas saya mulai tugas di Kemenpora, kemudian langsung dikagetkan isu ini. Saat itu saya ingat ada bantuan dari Telkom sekian M (miliar) ke ISSI," ungkap Gatot.
"Namun yang terjadi yang diterima ISSI hanya sekitar Rp 300 juta. Lalu saya tanyakan ke Ketua Umum KONI saat itu, Tono Suratman. Lalu, KONI bilang betul dana bantuan ditahan karena dualisme, tapi tanda transparansi. Karena masalah itu (dualisme), makanya BUMN jadi mundur teratur sebagai sponsor. Okto hadir, sponsor pun perlahan pulih. Jangan lebih baik jangan membuka luka lama kembali," tegasnya. (dkk/jpnn)
Redaktur & Reporter : Muhammad Amjad