Pramono: Pembenahan DPR Tak Bisa Parsial

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Pramono Anung Wibowo mengatakan, pembenahan DPR tidak efektif dilakukan secara parsial. Perbaikan, kata Pramono,  harus secara komprehensif yang dimulai dari sistem rekrutmen kader partai politik hingga mahalnya biaya masuk DPR melalui Pemilu. Menurut Pramono, sistem inilah yang selama ini menyuburkan paham pragmatis di kalangan anggota Dewan.

"Tidak bisa hanya Badan Anggaran (Banggar) DPR yang dibenahi. Pembenahan harus menyeluruh mulai dari rekrut kader, Pemilu hingga penyempurnaan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD," kata Pramono Anung, di gedung Nusantara III, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (30/7).

Tidak efisiennya DPR bekerja, menurut politisi Partai PDI-Perjuangan itu bukan hanya bersumber dari Banggar DPR. "Banyak penyebab DPR tidak efektif bekerja. Banggar hanya salah satu kasus," tegasnya.

Pramono mencontohkan pembahasan anggaran. Ditemukan data PPATK yang menyebut ada 10 anggota yang melakukan transaksi mencurigakan di atas Rp10 miliar harus ditelusuri secara benar dan tuntas. Sebab, imbuh dia, transaksi itu dicurigai menyangkut dana anggaran negara.

"Harus ada perbaikan termasuk sistem kontrol terhadap pembahasan di Badan Anggaran DPR. Kewenangan yang dimiliki, jangan sampai mendorong orang melalukan kejahatan," ujar mantan Sekjen PDI Perjuangan itu.

Dikatakannya, sejumlah anggota Dewan saat ini tidak mau masuk Banggar karena takut. Karena itu perbaikan sistem pembahasan di Banggar sebaiknya melalui revisi UU MD3. "Fraksi PDIP akan mendorong revisi UU MD3 agar ke depan tak ada lagi lubang-lubang misterius dalam pembahasan anggaran," tegas Pramono Anung. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Figur Seperti Jokowi Dibutuhkan di Pemilukada Bekasi