"Ini kan tidak bicara perorangan. Mengenai pergantian personil Banggar dengan siapapun, menurut saya tidak ada perubahan signifikan kalau kemudian tidak ada perbaikan sistem di dalam Banggar sendiri," katanya.
Bekas Sekretaris Jendral PDI Perjuangan, itu mengaku lebih percaya jika di Banggar itu tetap harus ada yang mengontrol di internal DPR sendiri. "Nah keseimbangan dulu itu kan dilakukan dengan komisi dimana seluruh materi itu harus mendapat persetujuan di komisi baru dibawa ke Banggar," katanya.
Tetapi, tegasnya yang sekarang ini tidak. Komisi akhirnya mengikuti Banggar karena memang kewenangan awal ada pada pemerintah. "Praktis 95 persen pemerintah ketika masuk ke DPR terutama Banggar tinggal tambah atau kurang saja, tetapi tidak merubah secara keseluruhan," jelasnya.
Kata Pramono, "Kalau mau perbaikan bukan pada orang karena saya tidak terlalu percaya kepada orang tapi harus dengan sistem. Itu perlu diperbaikan."
Dia menegaskan, terkait pergantian itu, pimpinan DPR tidak berkepentingan apapun. Karena, menurutnya, itu hak sepenuhnya fraksi. "Kapan pun, karena dari kesepakatan awal kita azas proporsionalitas kita sudah disepakati awal dan diketok," katanya.
Lantas apakah pergantian itu akan memengaruhi RAPBN 2013? Menurut dia tidak akan berpengaruh ke RAPBN. "Toh yang menyusun bukan Banggar tapi pemerintah. Katakanlah menambah, mengurangkan itu adalah usulan-usulan di komisi. Mau diganti 1000 kali pun tidak akan berpengaruhlah," kata dia. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gagal di Sampel, KPU Tolak Seluruh Berkas
Redaktur : Tim Redaksi