Prediksi Pengamat soal Rencana Presiden Jokowi tentang Calon Kapolri

Jumat, 27 November 2020 – 11:29 WIB
Topi polisi dengan logi Tribrata. Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Ujang Komaruddin memprediksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya akan mengirim satu nama calon Kapolri saja ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurut Ujang, pengiriman satu nama calon Kapolri ke DPR itu akan menghindari polemik sekaligus mengunci perdebatan.

BACA JUGA: 5 Irjen Berpeluang jadi Kepala BNN, Bursa Calon Kapolri Makin Seru, Inilah Nama-namanya

"Untuk menghindari polemik dan mengunci perdebatan, biasanya Jokowi mengirim satu nama. Sebelumnya, juga Jokowi mengajukan calon Kapolri satu nama," kata Ujang kepada jpnn.com, Jumat (27/11).

Seperti diketahui, bursa calon Kapolri makin ramai menjelang Jenderal (Pol) Idham Azis memasuki masa pensiun pada Januari 2021.

BACA JUGA: Tiba-tiba Ruhut Singgung Calon Kapolri Pengganti Jenderal Idham Azis, Siapa?

Sejumlah nama petinggi Polri berpangkat komisaris jenderal (komjen) ataupun inspektur jenderal (irjen) mulai disebut-sebut di publik sebagai calon Kapolri.

Namun, meyakini Jokowi tak mau ada kegaduhan soal calon pengganti Idham di pucuk pimpinan Polri.

BACA JUGA: Irjen Nana Dimutasi, Sepertinya Ada Manuver Gusur Geng Solo dari Bursa Calon Kapolri

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR)itu memerkirakan Jokowi akan mengirim satu nama calon Kapolri ke DPR setelah pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 yang digelar 9 Desember mendatang.

"Sepertinya setelah pencoblosan di pilkada, agar tidak muncul kegaduhan baru," tegasnya.

Pengajar di Universitas Al Azhar Indonesia itu menegaskan bahwa syarat utama menjadi calon Kapolri ialah memiliki integritas. Sebab, integritas merupakan ruh dalam penegakan hukum.

"Integritas itu nomor satu. Jika Kapolrinya tak memiliki integritas, akan hancurlah penegakan hukum di negeri ini," ungkapnya.

Lebih lanjut Ujang mengatakan, meskipun jabatan Kapolri bersifat politis, presiden tetap perlu memperhatikan jenjang karier, kepangkatan, dan pengalaman calon orang nomor 1 di Korps Bhayangkara.

"Jabatan Kapolri itu politis. Namun presiden perlu mempertimbangkan hal-hal di atas," tegasnya.

Menurut Ujang, beragam tantangan akan dihadapi Kapolri mendatang, terutama dalam hal penegakan hukum. "Tantangannya, menegakkan keadilan bagi siapa pun," katanya.

Oleh sebab itu, Ujang menuturkan bahwa idealnya Kapolri tidak memihak pada kekuasaan.

"Tak bermain di wilayah kekuasaan, tetapi bekerja untuk negara. Jadi kepentingan bangsa jauh lebih penting dari hanya sekadar menjadi alat kekuasaan," pungkasnya.(boy/jpnn)

 

Video Terpopuler Hari ini:


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler