JAKARTA - Bentrok yang terjadi di Kutalimbaru, perbatasan Kota Binjai dengan Deliserdang, Sumut, Selasa (22/5), diduga kuat bagian dari upaya mafia tanah untuk menguasai lahan-lahan yang sejatinya sudah milik rakyat. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di Jakarta menerima laporan dari lapangan, yang terlibat bentrok bukan hanya karyawan PTPN II, melainkan juga para preman bayaran.
"Informasi dari lapangan, itu para preman bayaran yang bergabung dengan karyawan," cetus Deputi Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin kepada JPNN.
Lantas apa kepentingan mafia tanah? Iwan membeberkan dari aspek historis masalah tanah di sana. Dipaparkan, lahan-lahan PTPN II itu dulunya, di era Presiden Soekarno, sebagian sudah dibagikan kepada rakyat dan sudah disertai Surat Keterangan Pembagian Tanah (SKPT) dan Surat Land Reform. "Ada yang menyebutnya sebagai tanah suguhan. Di surat-surat itu tadi sudah disebutkan tanah menjadi hak milik rakyat," terang Iwan.
Hanya saja, lanjut Iwan, di awal-awal rejim Orde Baru, rakyat di sana dituduh komunis sehingga tanah-tanah yang sudah dibagi di era Bung Karno, dirampas lagi oleh negara dan diterbitkan HGU untuk PTPN-PTPN, termasuk untuk PTPN II.
Belakangan, rakyat yang merasa dirugikan melakukan gugatan. BPN pun bersikap, dengan menerbitkan surat perintah agar ditunda dulu perpanjangan HGU untuk PTPN II. "Sehingga banyak tanah PTPN II tak dapat diperpanjang HGU-nya karena ada tanah rakyat di situ," imbuhnya.
Dia menyebut, tanah dimaksud sebagian besar merupakan lahan sepanjang jalur Medan-Kualanamu. Sebagian rakyat sudah memenangkan gugatan lewat pengadilan, sebagian lagi lewat proses politik, yang meminta agar tanah dikembalikan kepada rakyat. Hanya saja, rakyat tetap belum berani mengambil lahan itu dan di sisi lain PTPN II tidak mendapatkan perpanjangan HGU.
Nah, status tanah yang seperti itulah yang dicoba dimainkan para mafia tanah, yang melibatkan ormas-ormas kepemudaan. "Mereka menebangi tanaman warga, memagarinya, dan PTPN membiarkan saja. Saya yakin ada pengusaha-pengusaha hitam. Saya takutnya, ini ada kolaborasi oknum-oknum di PTPN II dengan pengusaha hitam, yang paham itu tanah sengketa, lantas mau menduduki. Harapannya, nanti begitu pemerintah bilang "kembalikan tanah ke rakyat", mereka yang justru akan menguasai," beber Iwan.
Kecurigaan ini diperkuat dengan fakta di lapangan, lanjut Iwan, dimana ketika warga yang menduduki lahan, pihak PTPN II cepat sekali bereaksi. "Tapi begitu para preman dan OKP-OKP yang memagari, didiamkan saja," ujarnya.
KPA mendesak agar pemda dan pihak-pihak terkait secepatnya meneliti ulang status tanah. Bagi yang sudah menjadi hak milik warga, yang dibuktikan dengan adanya SKPT, Surat Land Reform, dan Surat Tanah Suguhan, langsung dikembalikan lahan itu ke rakyat.
PTPN II juga didesak untuk menghentikan penanaman, seperti sawit dan tebu, di lahan yang disengketakan. Terhadap adanya tanaman dan aset milk PTPN II yang sudah jelas berada di atas lahan milik rakyat, sebaiknya segera dibicarakan untuk dicarikan solusinya.
KPA juga mendesak aparat kepolisian untuk mengusut dugaan adanya permainan preman dan spekulan tanah. "Mafia tanah yang luar biasa pat gulipatnya itu ada di Sumut," tegasnya.
Seperti diberitakan, bentrok di Kutalimbaru, perbatasan Kota Binjai dengan Deliserdang, berakibat sedikitnya 21 orang luka-luka, dua di antaranya yang merupakan karyawan PTPN 2 mengalami luka tembak. Selain itu, empat truk colt diesel pun dibakar massa.
Peristiwa terjadi di Desa Salang Paku, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, Selasa (22/5) sekira pukul 11.00 WIB. Kejadian ini bermula ketika 500-an karyawan perkebunan dari beberapa kebun seperti Kebun Tanjung Jati, Sawit Seberang, Batang Sarangan dan kebun Gohor, dikumpulkan di rayon C kebun Sei Semayang di Jalan Diponegoro, Kelurahan Tenggurono, Kecamatan Binjai Timur, sekitar pukul 09.00 WIB.
Mereka berencana melakukan okupasi (menduduki) lahan eks PTPN 2 di Desa Salang Paku, Kecamatan Kutalimbaru yang telah ditanami jagung oleh warga. Ternyata niat itu sudah tercium. Seratusan warga pun siaga di lokasi tersebut. Bentrok pun tak terhindarkan. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Proyek Bantuan Kapal Nelayan di KKP Bermasalah
Redaktur : Tim Redaksi