"Berdasar data-data yang ada, diperkirakan sampai Desember 2012 itu masih ada lebih kurang 400 ribu kiloliter jatah subsidi minyak tanah. Nah, itu yang akan kita konversi ke premium, kita sudah koordinasi dengan Direktorat Jenderal Migas dan Pertamina, mereka telah sepakat," ujar Direktur BBM Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas, Djoko Siswanto saat diskusi di Warung Daun Cikini kemarin.
Dia mengaku, pihaknya sudah melakukan penghitungan secara rinci mengenai volume BBM subsidi jenis premium, solar. maupun minyak tanah untuk tahun 2012. Dari data tersebut diketahui bahwa jatah minyak tanah subsidi tahun ini sebesar 1,7 juta kiloliter. "Itu ternyata sampai akhir tahun kita perkirakan hanya habis 1,3 juta kiloliter, jadi 0,4 juta kiloliter itu kita masukkan ke premium," tegasnya.
Meski begitu, Djoko menyebut pemerintah masih berharap DPR mau menyetujui penambahan kuota BBM subsidi sebesar 4 juta kiloliter sebagai antisipasi. Untuk itu pihaknya sudah mengirim surat ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Keuangan, dan juga DPR. "Rakyat juga perlu menyetujui melalui wakil-wakilnya di DPR," ujarnya.
Meski tidak terlampau banyak, Djoko memperkirakan 400 ribu kiloliter itu cukup berarti untuk menambah kuota premium yang diperkirakan hanya tersisa 4,7 juta kiloliter itu. Dari data Pertamina, hingga 30 Agustus lalu jatah premium nasional sudah terkuras 18,4 juta kiloliter dari total 24,4 juta kiloliter. "Maksimal itu bisa untuk kebutuhan 80 hari (2,5 bulan) kedepan," lanjutnya.
Djoko membantah jika penggunaan jatah subsidi minyak tanah itu berarti men-dzolimi orang miskin. Sebab faktanya kebutuhan minyak tanah masyarakat hingga akhir tahun nanti hanya mencapai 1,3 juta kiloliter. Dengan begitu, bukan berarti orang miskin mensubsidi orang kaya. "Semua kebutuhan mereka sudah terpenuhi, yaitu 1,7 juta kiloliter. Jadi tidak pakai jatah orang miskin," katanya.
Dia menegaskan bahwa penetapan kuota BBM subsidi itu dilakukan bersama-sama antara pemerintah dengan DPR. Semantara BPH Migas hanya bertugas untuk membagi jatah tersebut ke Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia berdasarkan kebutuhannya. "Nah kalau di beberapa kota habis, itu kan memang kita nggak tahu kedepan bagaimana, mobil tambah berapa, yang tahu Tuhan," sebutnya.
Anggota DPR dari Komisi VII Dewi Aryani menngungkapkan, Senin besok ( 17/9) pemerintah dan DPR akan membahas permintaan tambahan kuota BBM subsidi 4 juta kiloliter. Mengenai disetujui atau tidaknya, Dewi menyerahkan kepada mekanisme yang berlaku. "Yang penting jangan minta tambah (kuota), terus jebol, terus minta tambah lagi," ucapnya.
Sementara itu pengusaha-pengusaha SPBU yang tergabung dalam Hiswana Migas (Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi) mengaku siap mengamankan penjualan BBM subsidi. Mengenai permintaan tambahan kuota BBM subsidi itu, Ketua Umum Hiswana Migas, Ery Purnomo Hadi mengaku yakin DPR akan menyetujui.
Mengenai habisnya kuota premium di DKI Jakarta, Ery menyebut hal itu disebabkan banyak hal. Misalnya banyaknya masyarakat pinggiran Jakarta, seperti Depok, Tangerang yang bekerja dan membeli premium di DKI Jakarta. "Belum lagi banyak non-WNI (warga negara Indonesia) seperti korp diplomatik, Kedutaan Besar yang mobilnya masih membeli premium subsidi di SPBU," jelasnya. (wir/nw)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tarif Listrik 39 Juta Pelanggan Tidak Naik
Redaktur : Tim Redaksi