jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan kondisi global terkini seusai 22 negara menghentikan ekspornya untuk mengamankan pasokan pangan masing-masing.
Menurut Kepala Negara Kabinet Indonesia Maju harus bisa bersikap cermat dalam menghadapi ancaman krisis pangan akibat berbagai tantangan termasuk lanjutan invasi militer Rusia ke Ukraina.
BACA JUGA: Sri Mulyani Buka-bukaan soal Masalah yang Mengintai Dunia Global, Alamak!
Dia meminta para menteri dan jajaran menjadikan krisis ini sebagai peluang yang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya.
"Di sisi krisis pangan tadi yang saya sampaikan, sebetulnya ada sisi peluangnya, untuk urusan pangan, yang bisa dikejar dalam waktu pendek," kata Presiden Jokowi saat memberi arahan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/6).
BACA JUGA: Menkominfo Minta Perusahaan Global Ikut Aturan Ruang Digital Indonesia
Eks Wali Kota Solo itu mengatakan ada beberapa komoditas pangan yang berpeluang menjaga stabilitas pangan.
Komoditas itu bahkan bisa ditanam dan dipanen dalam waktu singkat, seperti jagung dan kedelai.
"Bisa dipanen dalam waktu singkat berkisar tiga bulan sampai dengan 100 hari, serta padi sekira empat bulan," ungkap Jokowi.
Presiden juga meyakini lahan di Indonesia masih luas untuk memenuhi upaya memanfaatkan peluang tersebut, termasuk lahan-lahan yang sudah bersertifikat hak guna usaha (HGU).
"Saya sampaikan misalnya sawit, yang masih pendek itu bisa ditanami jagung, ada yang sudah gede ditanami porang," katanya.
Jokowi juga menegaskan Indonesia juga memiliki ketersediaan sumber daya manusia untuk menggarap peluang dari ancaman krisis pangan tersebut, bahkan bila menilik ke laut, potensinya juga sama besarnya.
"Bayangkan kalau kita bisa memproduksi pangan dalam jangka yang pendek, kita terapkan semuanya, bukan hanya berdikari di bidang pangan, bukan hanya mandiri di bidang pangan, tetapi sekali lagi kita memiliki potensi untuk ekspor," kata Presiden.
Presiden menyebut komoditas pangan sangat mudah dipasarkan, bahkan dia mengungkapkan ada negara yang sudah meminta pasokan ekspor beras sebanyak 100 ribu ton per bulan.
"Permintaan itu sudah masuk banyak sekali. Beras ada yang minta 100 ribu ton per bulan, ada yang minta 2,5 juta ton tahun ini," katanya.
Sidang paripurna tersebut dihadiri seluruh jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu dan pimpinan lembaga.
Presiden pun meminta Menteri Perdagangan baru Zulkifli Hasan segera menuntaskan persoalan minyak goreng. (antara/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul