JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Farouq Muhammad meminta Presiden dan DPR RI bersungguh-sungguh mendorong dan mengawasi terselenggaranya reformasi di internal TNI dan Polri. Reformasi dimaksud menurut Farouq, jangan sebatas reformasi menurut mereka masing-masing. Reformasi TNI-Polri harus dalam koridor supremasi sipil di negara demokrasi.
"Amanat reformasi tidak jalan di internal TNI-Polri. Andai pun mereka menyebut telah mereformasi dirinya masing-masing, reformasi itu hanya sebatas pemahaman TNI dan Polri karena dalam prosesnya tidak melibatan supremasi sipil di dalam negara demokrasi," kata Farouq Muhammad, di press room DPR, gedung Nusantara III, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (14/3).
Dikatakannya, bahwa reformasi yang selama ini dilakukan TNI-Polri tidak melibatkan supremasi sipil diketahui saat Farouq Muhammad menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
"Saat itu saya mempertanyakan konsep reformasi yang diajukan TNI-Polri karena konsep dan bahasanya hanya menurut mereka sendiri tanpa mengakomodasi pemikiran supremasi sipil di negara demokrasi," ungkap senator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.
Dikatakannya, salah satu identifikasi reformasi tidak berjalan di internal TNI dan Polri menurut mantan Gubernur PTIK itu adalah tidak efektifnya penegakkan hukum di internal masing-masing terhadap berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggotanya masing-masing.
"Bahkan konsep pencegahan khusus (special deterrence) dan pencegahan umum (general deterrence) terhadap anggota yang berpotensi melanggar hukum pun tidak terukur. Amanat reformasi untuk mententarakan tentara dan mempolisikan polisi tidak tidak berproses," tegasnya.
Mestinya amanat reformasi terhadap TNI dan Polri itu yang secara terus-menerus didorong dan dikawal serta dievaluasi oleh Presiden dan DPR. "Kedua lembaga negara ini yang paling berkompeten dan bertanggung jawab terhadap potensi konflik yang secara jelas terlihat di TNI dan Polri. Ini kan pada akhirnya kembali lagi kepada masalah kepemimpinan," imbuhnya. (fas/jpnn)
"Amanat reformasi tidak jalan di internal TNI-Polri. Andai pun mereka menyebut telah mereformasi dirinya masing-masing, reformasi itu hanya sebatas pemahaman TNI dan Polri karena dalam prosesnya tidak melibatan supremasi sipil di dalam negara demokrasi," kata Farouq Muhammad, di press room DPR, gedung Nusantara III, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (14/3).
Dikatakannya, bahwa reformasi yang selama ini dilakukan TNI-Polri tidak melibatkan supremasi sipil diketahui saat Farouq Muhammad menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
"Saat itu saya mempertanyakan konsep reformasi yang diajukan TNI-Polri karena konsep dan bahasanya hanya menurut mereka sendiri tanpa mengakomodasi pemikiran supremasi sipil di negara demokrasi," ungkap senator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.
Dikatakannya, salah satu identifikasi reformasi tidak berjalan di internal TNI dan Polri menurut mantan Gubernur PTIK itu adalah tidak efektifnya penegakkan hukum di internal masing-masing terhadap berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggotanya masing-masing.
"Bahkan konsep pencegahan khusus (special deterrence) dan pencegahan umum (general deterrence) terhadap anggota yang berpotensi melanggar hukum pun tidak terukur. Amanat reformasi untuk mententarakan tentara dan mempolisikan polisi tidak tidak berproses," tegasnya.
Mestinya amanat reformasi terhadap TNI dan Polri itu yang secara terus-menerus didorong dan dikawal serta dievaluasi oleh Presiden dan DPR. "Kedua lembaga negara ini yang paling berkompeten dan bertanggung jawab terhadap potensi konflik yang secara jelas terlihat di TNI dan Polri. Ini kan pada akhirnya kembali lagi kepada masalah kepemimpinan," imbuhnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggap Pertemuan SBY-Purnawirawan Jenderal Tak Istimewa
Redaktur : Tim Redaksi