jpnn.com - JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengapresiasi langkah pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan pimpinan DPR guna membahas sejumlah Rancanngan Undang Undang (RUU) yang 'macet' dalam proses pembahasannya.
"Pertemuan itu, siapapun yang menginisiasinya, jelas layak diapresiasi. Tapi kami juga ingin mengingatkan agar Presiden dan DPR tidak sekedar kejar target, tidak sekedar mengejar kuantitas UU yang harus diselesaikan, tapi pikirkan juga bagaimana kualitasnya," ungkap Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Muhammad Sulton Fatoni di Jakarta, Selasa (17/9).
Sulton menambahkan, banyak UU yang sudah disahkan tapi penerapannya tidak berpihak kepada rakyat. Bahkan beberapa di antaranya justru merugikan negara. PBNU sendiri dalam Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar (Munas dan Konbes) Alim Ulama akhir tahun 2012 lalu merekomendasikan dilakukannya revisi terhadap sejumlah UU, antara lain UU Migas dan UU Minerba.
"Memberi saran ke pemerintah merupakan salah satu kewajiban PBNU sebagai Ormas, sekaligus kewajiban moral sebagai pertanggungjawaban kami kepada Nahdliyin. Kami khawatir UU yang dikejar untuk diselesaikan secara terburu-buru justru tidak maksimal dalam penerapannya, sementara ada UU lain yang lebih penting untuk segera direvisi," tambah Sulton tegas.
BACA JUGA: Sering Dikriminalisasi, Perawat Akan Dilindungi UU
Presiden SBY dan pimpinan DPR menggelar pertemuan di Kantor Presiden, Senin (16/9). Wakil Ketua DPR Pramono Anung, mengatakan pertemuan tersebut digelar untuk membicarakan sejumlah RUU yang dalam pembahasannya mengalami kemacetan, antara lain RUU UU Jalan, RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) kemudian UU mengenai Pemda, UU Desa dan lain sebagainya.
"Berkaitan dengan RUU yang belum terselesaikan karena ada beberapa UU yang macet di pemerintahan misalnya RUU UU Jalan, RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) kemudian UU mengenai Pemda, UU Desa dan lain sebagainya itu yang dikonsultasikan," kata Pramono.
Pertemuan Presiden dan pimpinan DPR juga membicarakan amnesti dengan TKI yang juga mengalami kemacetan, serta persoalan dalam pelaksanaan ibadah haji. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Kemendagri Sayangkan MK Tak Buka Kotak Suara
BACA JUGA: Honorer Gagal Bakal Dikontrak, Gaji Setara PNS
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fasilitasi Pemulangan Jenazah TKI ke Karawang
Redaktur : Tim Redaksi