jpnn.com - JAKARTA - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting menyatakan langkah Presiden Joko Widodo yang membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri tidak cukup dan tidak menyelesaikan masalah.
"Apabila sekedar membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, bukankah hal tersebut bisa diambil jauh-jauh hari sebelum kekisruhan ini semakin meluas?" kata Miko di Jakarta, Rabu (18/2).
BACA JUGA: DPR Berharap Operasi Liong Jaya Aman
Menurut Miko, Jokowi seharusnya bisa bersikap tegas dengan menghentikan semua tindakan kriminalisasi terhadap KPK. Sikap presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pelaksana Tugas Pimpinan KPK adalah langkah yang justru melegitimasi dan membiarkan tindakan kriminalisasi terhadap KPK.
"Dengan menerbitkan Perppu, Presiden Joko Widodo sama saja menyatakan bahwa rangkaian penetapan tersangka terhadap Komisioner dan penyidik KPK adalah penegakan hukum biasa, bukan tindakan kriminalisasi yang sistematis," ucap Miko.
BACA JUGA: Pemilik Shio Ini Disarankan Tak Buka Usaha saat Kambing Kayu
Dijelaskan Miko, sikap presiden yang memilih memberhentikan sementara pimpinan KPK dan bukan menghentikan kriminalisasi, menunjukkan ketidakberpihakan presiden terhadap gerakan pemberantasan korupsi yang sedang dilumpuhkan dari berbagai sisi.
Miko menambahkan pihaknya terus mendukung KPK untuk memberantas korupsi. Ia mendesak KPK untuk melanjutkan pengusutan kasus-kasus yang sedang mereka tangani.
BACA JUGA: Awas, Jangan Melahirkan di Shio Kambing Kayu, Ini Alasannya
"Kami mendesak KPK untuk melanjutkan kasus Budi Gunawan dan dengan kasus-kasus tindak pidana korupsi lain yang sedang ditangani oleh KPK," tandasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Dianggap Restui Kriminalisasi Samad dan BW
Redaktur : Tim Redaksi