jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah perwakilan kelompok sukarelawan pendukung Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin bertemu dengan Presiden Jokowi.
Dalam pertemuan para sukarelawan secara terbuka menyampaikan keinginan mereka kepada presiden.
BACA JUGA: Prabowo Dukung Gibran Maju Pilgub DKI Jakarta
Mereka ingin agar presiden segera mengevaluasi kinerja para menteri yang dinilai tidak maksimal dalam melaksanakan tugas.
"Di akhir pertemuan (dengan Presiden Jokowi) kami juga meminta kepada presiden untuk mengevaluasi para menterinya yang tidak perform," ujar salah seorang perwakilan kelompok sukarelawan, Silfester Matutina dalam keterangannya, Rabu (25/1).
BACA JUGA: Kepuasan Publik Capai 76,2 Persen, Kinerja Jokowi Meningkat Sejak 3 Bulan Terakhir
Silfester merupakan Ketua Umum DPN Solidaritas Merah Putih (Solmet).
Menurut Silfester, belakangan ini terkesan ada menteri dari partai tertentu sibuk melakukan safari politik dan mendeklarasikan bakal calon presiden yang didukung oleh partainya pada Pemilu 2024.
BACA JUGA: Punya Rekam Jejak Cemerlang, Airlangga Capres yang Layak Dipertimbangkan Masyarakat
Saking sibuknya berpolitik, menteri dimaksud terkesan tak maksimal bekerja menyukseskan program pemerintah.
"Apalagi dengan tidak beretika mencuri start dengan kampanye mendahului ketetapan dan tahapan dari KPU," ucapnya.
Para perwakilan sukarelawan dalam pertemuan tersebut juga menyatakan kebulatan tekad tetap setia, tegak lurus kepada Pancasila, NKRI dan Presiden Jokowi.
"Kami tidak mendukung capres mana pun kecuali ada komando dari Presiden Jokowi setelah sepakat dengan ketua-ketua partai nasionalis," katanya.
Para sukarelawan juga berkesempatan melaporkan beberapa permasalahan kepada Presiden Jokowi.
Seperti, masih banyak aksi mafia tanah, mafia tambang, mafia investasi bodong dan judi online atau daring.
"Hilirisasi di bidang kesehatan supaya biaya produksi lebih murah seperti pembuatan pabrik stent jantung, pabrik vaksin berbasis m-RNA dan obat paten," ucapnya.
Para sukarelawan juga melaporkan soal pembatalan pelaksanaan uji kompetensi apoteker yang dijalankan oleh Panitia Nasional Uji Kompetensi Apoteker Indonesia (PN UKAI) karena tidak memiliki legal standing dan tidak berjalan sesuai PP 51/2009, Permenkes 889/2011, UU 36/2014 pasal 89 dan Permendikbud 2/2020.
"Melaporkan, pembuatan aplikasi cargo Nusantara, peningkatan arus kunjungan wisatawan hingga menjadi nomor satu di ASEAN mengalahkan Singapura, Malaysia dan Thailand serta masih ada karyawan eks Merpati Airlines yang belum menerima haknya setelah dinyatakan pailit," katanya.
Perwakilan sukarelawan yang ikut berdialog dengan Presiden Jokowi yaitu, Sekretaris DPW Solmet Sulut Bony Jap Kun Lai, Waketum DPP Bara JP Starry Rampengan.
Kemudian, Ketua Sedulur Jokowi DPD Sulut Jopie Komaling, Ketua Projo Sulut Louis Schramm dan Ketum DPN Solmet sekaligus Penanggung jawab Setia Tegak Lurus 2024 Ikut Komando Jokowi, Silfester Matutina. (Antara/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Arief Poyuono Komentari Begini Pernyataan Prabowo soal BIN
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang