jpnn.com, JAKARTA - Politikus Gerindra Arief Poyuono mengomentari pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto soal Badan Intelijen Negara (BIN).
Prabowo sebelumnya menegaskan BIN tidak berada di bawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
BACA JUGA: Ide Jokowi Soal Ini Dianggap Berbenturan dengan UU Intelijen Negara
Pernyataan itu merupakan tanggapan Prabowo ketika disinggung mengenai isu BIN berada di bawah Kemenhan.
Isu itu bergulir menyusul arahan Presiden Jokowi agar Kemenhan mengorkestrasi informasi-informasi intelijen pertahanan dan keamanan yang selama ini dilakukan BIN, TNI, Polri, hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
BACA JUGA: Kang TB Mengingatkan Jokowi: Tidak Ada Peran Orkestrator Intelijen
"Sudah benar komentar Prabowo, yaitu Kemenhan hanya menjadi orkestrator intelijen," ucap Arief kepada JPNN.com, Selasa (24/1).
Eks waketum Gerindra itu menegaskan bahwa BIN merupakan institusi terdepan dalam memberikan informasi intelijen kepada presiden.
BACA JUGA: Seharusnya Pemerintah Membalas Budi Guru Honorer, Angkat Jadi ASN PPPK atau PNS
"Institusi lainnya yang melakukan kegiatan intelijen justru sepatutnya dan wajib berkoordinasi dengan BIN agar tidak ada bias informasi nantinya," ucap Arief.
Merespons arahan Jokowi kepada Menhan Prabowo untuk mengorkestrasi info intelijen pertahanan dan keamanan, Arief menilai positif.
"Dengan adanya orchestrator, diharapkan dapat mengotomatiskan pembuatan, pemantauan, dan penyebaran sumber dan info intelijen ke lingkungan kerja di bawah presiden nantinya," ucap ketum FSP BUMN Bersatu itu.
Menhan Prabowo sebelumnya menyebut BIN tidak berada di bawah Kemenhan untuk menegaskan arahan Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi meminta Kemenhan mengorkestrasi informasi yang diperoleh dan melaporkannya kepada presiden untuk dinilai dan menentukan arah kebijakan.
Dengan demikian, pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat sesuai dengan informasi yang diperoleh.
"Itu harus diorkestrasi sehingga menjadi sebuah informasi yang solid. Tiap informasi itu diberikan ke kita untuk membangun sebuah policy, kebijakan, itu saja kesimpulannya," kata Jokowi beberapa waktu lalu.(fat/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... IPW Menilai Ferdy Sambo Bakal Meradang Jika Divonis Mati, Ingat Kasus Ismail Bolong
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam