Presiden Filipina Pamer Prestasi di Depan Parlemen Asing

Jumat, 01 Februari 2013 – 00:01 WIB
MANILA - Presiden Filipina, Benigno S Aquino III menyatakan reformasi tidak akan berhasil jika jika pemerintah yang berkuasa bukan pemerintah yang baik. Karenanya, reformasi termasuk dalam pemberantasan korupsi juga harus dibarengi dengan aturan yang baik sebagai strategi jangka panjang.

Hal itu disampaikan Benigno saat membuka Konferensi ke-5 Global Organisasi Parlemen Antikorupsi (GOPAC), di Kota Manila, Filipina, Kamis (31/1). "Hanya melalui sebuah legislasi yang baik sebuah perubahan dapat dicapai dan itu dapat dijadikan landasan yang kuat dan positif," kata Benigno.

Seperti dilaporkan wartawan JPNN, Zulfasli dari Manila, konferensi itu dihadiri sekitar 500 peserta dari 27 negara. Dari Indonesia hadir Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida bersama dua anggota DPD yakni Elnino M Husein dan Tellie Gozelie Mohi. Sedangkan dari DPR RI ada Hayono Isman dan Yahdil Abdi Harahap.

Benigno menyatakan bahwa sudah menjadi tugas parlemen untuk menyiapkan legislasi yang baik. Menurutnya,  perumusan kebijakan yang tidak baik bisa menjadi masalah baru yang lebih rumit dalam upaya memberantas korupsi.

Karenanya dalam konferensi itu Benigno berharap negerinya bisa berbagi pengalaman dengan seluruh delegasi soal strategi pemberantasan korupsi dengan cara menempatkan orang-orang terbaik. Ia mencontohkan reformasi pelayanan publik di Filipina yang bida dipercepat dengan menempatkan orang-orang terbaik.

"Kami kembali ke dasar-dasar pelayanan publik, dalam jangka pendek, hingga telah mencapai sebuah keberhasilan dari Departemen Pekerjaan Umum kami dalam memperbaiki infrastruktur publik di jantung Kota Metro Manila yang semula diperkirakan akan menelan biaya Peso 694 juta menjadi hanya Peso 430 juta dengan kualitas yang sama bahkan selesai dalam waktu seratus hari lebih awal," ungkapnya.

Sebagai himpunan parlemen, menurut Benigno, itu adalah tugas parlemen untuk menyiapkannya. "Konferensi ini hendaknya melahirkan sebuah kebaikan nantinya di negara masing-masing dengan cara membuat landasan hukum yang lebih baik daripada yang ada sekarang," kata Presiden Filipina, dihadapan sekitar 500 peserta dari 27 negara. Dari Indonesia antara lain hadir Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida, anggota DPD Elnino M Husein dan Tellie Gozelie Mohi serta anggota DPR Hayono dan Yahdil Abdi Harahap.

Perumusan kebijakan yang tidak baik lanjutnya, bisa menjadi masalah baru yang lebih rumit dalam upaya memberantas korupsi. Karena itu, Filipina ingin berbagai pengalaman dengan seluruh delegasi soal pemberantasan korupsi dengan cara menempatkan orang-orang terbaik dipaling depan dalam agenda apapun.

"Kami kembali ke dasar-dasar pelayanan publik, dalam jangka pendek, hingga telah mencapai sebuah keberhasilan dari Departemen Pekerjaan Umum kami dalam memperbaiki infrastruktur publik di jantung Kota Metro Manila yang semula diperkirakan akan menelan biaya Peso 694 juta menjadi hanya Peso 430 juta dengan kualitas yang sama bahkan selesai dalam waktu seratus hari lebih awal," ungkapnya.

Lebih lanjut ia menyebut langkah maju Departemen Pekerjaan Umum Filipina yang diikuti oleh lembaga-lembaga lain penting lainnya seperti Departemen Kehakiman, Badan Otoritas Metro Manila, Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan, serta Dinas Pendidikan Teknis Pengembangan Keterampilan. Instansi yang dibanggakan Benigno adalah Departemen Anggaran.

"Departemen Anggaran dan Manajemen juga telah mengambil perawatan ekstra dari uang pembayar pajak. Selama dua tahun terakhir, mereka telah menggunakan sistem zero-base budgeting - suatu sistem yang membuat yakin bahwa kami mendapatkan lebih banyak bank untuk uang kami, daripada mengulangi dan mendanai proyek-proyek lama yang sama," tegas Benigno.

Demikian juga dalam hal transparansi dan administrasi hingga ke daerah-daerah,  Benigno menyebut Filipina juga telah melakukan terobosan karena Departemen Anggaran telah memerintahkan semua lembaga negara mengungkap informasi anggaran di ruang-ruang publik, termasuk melalui situs semua département nasional dan lembaga pemerintah di internet.

"Kami juga telah mengadopsi kebijakan berupa keharusan semua unit pemerintah daerah untuk mengungkapkan kegiatan keuangan mereka di wilayah-wilayah publik," ujar putra mendiang Corazon Aquino itu.(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Panglima Militer Cemas Mesir Terancam Kolaps

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler