jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini mengapresiasi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Tim 7 Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI) di momen Lebaran.
Menurutnya, pertemuan ini bisa menjadi sarana rekonsiliasi dan menjaga suasana kebangsaan yang makin kondusif sekaligus produktif.
BACA JUGA: PKS Pengin Banget Pak Jokowi Paham Keinginan GNPF-MUI
"Inilah berkah hari raya Idulfitri sesama warga bangsa saling memaafkan, saling silaturahmi apalagi inisiatif itu datang dari pemimpin republik. Saya yakin silaturahmi membawa berkah bagi bangsa ini," kata Jazuli, Kamis (29/6).
Jazuli menjelaskan, silaturahmi adalah ajaran agama yang sudah menjadi tradisi di Indonesia yang sangat bagus apalagi pada mometum Lebaran. Ini kearifan lokal Indonesia yang jarang ditemukan di negara-negara timur tengah sekali pun. "Pada momen Lebaran ini anak datang ke orang tua, murid datang ke guru, sesama teman saling bertemu dan seterusnya," katanya.
BACA JUGA: GNPF MUI Bertemu Presiden, Ini Kata Presidium Alumni 212
Secara khusus, Jazuli memberikan apresiasi kepada Jokowi yang berkenan menerima GNPF-MUI. Sebenarnya, kata dia, keinginan untuk bertemu dan berdialog dengan presiden telah lama disampaikan oleh ulama terutama yang tergabung dalam GNPF MUI.
Jazuli menambahkan, harus diakui bahwa bangsa sedang mengalami disharmoni sosial selama beberapa waktu lalu hingga saat ini, terutama sejak aksi-aksi bela Islam.
BACA JUGA: Kronologis Hingga Akhirnya GNPF-MUI Bisa Bertemu Presiden Jokowi
Bahkan, ada upaya menstigmatisasi aksi-aksi tersebut sebagai anti-kebinekaan, anti-Pancasila, anti-NKRI.
"Ada pula persepsi kriminalisasi terhadap ulama sejak aksi-aksi tersebut sehingga menimbulkan perasaan kolektif terjadinya ketidakadilan di kalangan umat," ungkap Jazuli.
Dengan silaturahmi itu, Jazuli berharap adanya komunikasi dan dialog langsung sehingga aspirasi ulama tersampaikan dengan baik kepada presiden. Kemudian mengakomodirnya demi menjaga persatuan dan kesatuan nasional, terutama dalam hal saling menghormati antara pemeluk agama. Tidak boleh ada yang menghina dan menistakan agama apa pun yang diakui di Indonesia ini.
"Para ulama harus dihormati termasuk MUI yang merupakan lembaga resmi yang memiliki otoritas persoalan-persoalan keagamaan hususnya bagi umat Islam," ungkapnya.
Sebaliknya, kata dia, pemerintah dapat sekaligus menjelaskan sikap dan posisinya agar bisa saling memahami serta meminimalisir bias kesalahpahaman, sehingga kondisi kebangsaan semakin kondusif.
Menurut dia, pesan penting dari silaturahmi tersebut agar kebijakan-kebijakan pemerintah dan aparat semakin berkeadilan terhadap ulama dan umat Islam.
Sehingga bukan saja suasana kondusif yang terwujud tapi juga optimalisasi peran ulama dan umat ini dalam mengisi pembangunan Indonesia yang beradab dan bermartabat.
"Sebagaimana perannya dalam lintas sejarah perjuangan bangsa ini," kata Jazuli.
Dengan saling menghormati antarumat beragama, antarkomponen bangsa, terbangun komunikas yang baik antarlembaga, antarrakyat dan pemerintah, antarpemeluk agama dan seterusnya, insyaallah akan berpengaruh besar dalam menjaga persatuan dan kesatuan serta kemajuan bangsa.
Inilah yang dimaksud Jazuli sebagai rekonsiliasi kebangsaan. Agar kondisi kebangsaan tidak lagi hiruk pikuk dengan polemik dan saling serang di antara sesama anak bangsa.
"Sebaliknya, di antara kita saling bahu membahu meningkatkan produktivitas untuk kemajuan bangsa," katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... GNPF MUI Janji Jadi Barisan Terdepan Kawal Kasus Ulama
Redaktur & Reporter : Boy