jpnn.com - Pembangunan desa dan daerah di seluruh pelosok Tanah Air menjadi salah satu fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Dalam tiga tahun ini saja, anggaran sebesar Rp 127 triliun telah dikeluarkan guna mewujudkan program tersebut.
BACA JUGA: Tekan Korupsi, Kewenangan Inspektorat Daerah Diperkuat
Tahun 2015 anggaran untuk dana desa adalah Rp 20 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp 46,9 triliun pada 2016 dan tahun ini sebesar Rp 60 triliun.
“Total, sekali lagi itu angka yang besar sekali. Rp 127 triliun itu angka yang besar sekali," ujar Presiden Joko Widodo saat bersilaturahmi dengan kepala Desa se-Banten pada Rabu (4/10), di Kampung Baru Pakojan, Embung Ranca Anis, Desa Muruy, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang.
BACA JUGA: Fahri Sebut Anak Buah Jokowi Embuskan Isu Daya Beli
Dalam pelaksanaannya, setiap desa mendapatkan dana Rp 300 juta pada tahun pertama, Rp 600 juta pada tahun kedua, dan Rp 800 juta pada tahun ketiga.
Mantan wali kota Surakarta itu beharap dana tersebut mampu menggerakkan roda perekonomian di pedesaan
BACA JUGA: Jokowi Pengin BPOM Diperkuat dengan UU Sendiri
"Usahakan agar dana itu berputar saja di desa, paling besar berputar di kecamatan atau paling terpaksa lagi berputar di kabupaten. Tidak boleh tertarik lagi ke kota, ke pusat, ke Jakarta. Uang ini kalau berputar terus dan setiap tahun kita tambah, pasti menyejahterakan insyaallah," ungkapnya.
Melihat besarnya manfaat yang ada, Kepala Negara berpesan kepada para kepala desa untuk menggunakan dana tersebut dengan sebaik-baiknya.
Apalagi saat ini ada sekitar 900 desa yang bermasalah dari 74 ribu desa di seluruh Indonesia yang mendapatkan bantuan dana desa.
"Hati-hati kepala desanya ditangkap, saya tidak takut-takuti karena selewengkan dana desa. Saya titip hati-hati menggunakan dana ini," tegasnya mengingatkan.
Disamping itu, Presiden juga meminta masyarakat ikut mengawasi jalannya program tersebut di desanya masing-masing. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah.
Pemerintah pun lanjut Presiden, telah memberikan kebebasan kepada masing-masing desa untuk menggunakan dana tersebut. Mulai dari membangun infrastruktur, jalan desa, embung, irigasi, hingga bendungan.
"Yang paling penting hanya satu, jangan sampai ada yang ngantongin untuk keperluan pribadi. Ini yang tidak boleh," ucapnya.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam acara tersebut adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal SAGL, Jangan Cari Muka di Depan Jokowi
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam