jpnn.com, SEMARANG - Presiden Joko Widodo menyerahkan 10.350 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat Jawa Tengah, di Lapangan Simpang Lima, Semarang, Sabtu (23/12).
Selain di Jateng, penyerahan sertifikat dilakukan secara serentak di empat provinsi di Indonesia dan ditayangkan lewat video conference.
BACA JUGA: Oso Ajak Kader Hanura Pungkiri Survei Elektabilitas Partai
Pembagian sertifikat di Jateng dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Sekjen Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Noor Marzuki.
Hadir pula Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X serta pejabat teknis BPN.
BACA JUGA: Jokowi: Saya Ingin Bertanya, Adakah Nurani Rakyat di Hatimu?
Darmin dalam laporannya mengatakan Kementerian ATR/BPN 2017 ini akan menyerahkan lima juta sertifikat tanah kepada warga Indonesia, sesuai target yang diharapkan presiden.
Hari ini juga diserahkan sertifikat secara serentak di lima lokasi yakni di Padang (Sumatera Barat), Yogyakarta, Baubau (Sulawesi Tenggara), Bengkulu, dan di Kota Semarang. "Selanjutnya tanggal 28 Desember sebanyak 1 juta 80 ribu," ucap Darmin.
BACA JUGA: Pak Oso Happy Ultah Hanura Dihadiri Presiden Jokowi
Jokowi mengatakan di lima provinsi itu dibagikan 705 ribu bidang sertifikat hak atas tanah.
"Hari ini juga dibagikan 705. 000 sertifikat, nanti tanggal 28 Desember kita bagi lagi 1.080.000 sertifikat di seluruh tanah air," katanya.
Dia mengatakan, pemerintah tahun ini menargetkan lima juta sertifikat. Sedangkan tahun depan targetnya baik menjadi tujuh juta.
Kemudian, tahun depannya lagi sembilan juta sertifikay harus dibagi. "Setelah itu tahun selanjutnya dibagikan 10 juta, 10 juta, 10 juta sertifikat di seluruh tanah air," kata Jokowi.
Dia juga mengapresiasi kerja keras Kanwil BPN seluruh Indonesia yang telah menerbitkan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat.
"Saya tahu Kanwil seluruh tanah air dan seluruh pegawai BPN bekerja pagi, siang dan malam sesuai target yang saya tentukan. Saya tidak mau di tawar, tidak mau," kata Jokowi.
Dia mengatakan, setiap kunjungan ke daerah selalu mendengar ada persoalan sengketa lahan karena rakyat tidak pegang tanda bukti hak hukum atas tanah.
"Ada dengan tetangganya, ada masyarakat dengan pemerintah, ada. Masyarakat dengan BUMN ada, ini tidak boleh dibiarkan," cetus Jokowi.
Sekjen Kementerian ATR/BPN Noor Marzuki yang hadir di tengah-tengah acara itu pun semringah mendengar permintaan Presiden Jokowi untuk pemenuhan hak sertifikat tanah, telah dilakukan jajarannya.
Noor Marzuki yang berjalan bersama Menko Perekonomian Darmin Nasution pun mengantarkan Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana ke kendaraan yang akan membawanya menghadiri acara HUT ke-11 Partai Hanura yang digelar di Lapangan Pantai Marina, Semarang, Jateng. (boy/jpnn))
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sebelum Tinggalkan Bali, Presiden Jokowi Mampir ke Toko Baju
Redaktur & Reporter : Boy