Presiden Jokowi Bubarkan BP Batam, Ini Sebabnya

Rabu, 12 Desember 2018 – 17:49 WIB
Presiden Joko Widodo. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/12). Agendanya adalah membahas tentang pengembangan Batam yang dikenal sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK).

Rapat itu menghasilkan keputusan yang akan mengubah Batam. Yakni pembubaran Badan Pengusahaan (BP) Batam.

BACA JUGA: Nasdem Minta Penyebar Isu Jokowi PKI Jantan Seperti Nyalla

Menteri Koordinator Perekonomia Darmin Nasution dalam jumpa pers usai menghadiri ratas mengatakan, ada beberapa masalah di Batam. Salah satunya adalah dualisme antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam.

Menurut Darmin, baik Presiden Jokowi ataupun Wakil Presiden Jusuf Kalla memutuskan untuk mengakhiri dualisme. “Itu berarti hanya ada satu, enggak boleh ada dua, baru dualisme hilang," kata Darmin mengawali menjelasannya.

BACA JUGA: Munajat Abah untuk Korban Hilang KM Multi Prima

Karena itu, Presiden Jokowi memutuskan untuk mengakhiri keberadaan BP Batam yang merupakan institusi pemerintah pusat di pulau industri itu. Selanjutnya, urusan Batam akan diserahkan kepada pemerintah kota setempat.

"Sehingga jadi satu tangannya, enggak dua. Itu saja, sederhana sekali," tutur Darmin.

BACA JUGA: Jokowi: Tidak Mudah Menjadi Satpam

Darmin meyakini keputusan pemerintah menyerahkan kewenangan BP Batam kepada pemda setempat merupakan solusi bagi masalah yang selama ini tak terselesaikan. “Pokoknya tujuannya ini menyelesaikan dualisme," tegasnya.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu menegaskan, eksekusi atas keputusan itu akan dilakukan sesegara mungkin. Eksekusinya akan diawali dengan pencatatan aset dan persoalan administrasi lainnya.

“Memang masih harus ada pencatatan macam-macam, ya kan. Asetnya masih, bagaimana menyelesaikannya, itu harus disiapkan legalnya, datanya. Tapi akan segera, kita akan usahakan begitu tahun baru, sudah satu," jelas Darmin.

Meski demikian Darmin memastikan KEK di Batam tetap berlanjut. “Tapi itu kebijakannya biar di daerah saja. Pokoknya dualisme selesaikan dulu, nanti yang lain-lainnya menyusul," tandas Darmin.(fat/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Respons Istana soal Pembakaran Markas Polsek Ciracas


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler