jpnn.com, JAKARTA - Ketua Koordinator BUMN Watch Naldi Haroen meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak mengangkat menteri yang terpapar radikal.
Hal ini mengingat isu radikalisme sudah mendarah daging di setiap kementerian, terutama di Kementerian BUMN.
BACA JUGA: Ada Capim KPK Terpapar Radikalisme? Nih Jawaban Yenti
"Saat mengangkat menteri 2019-2024 ini, Presiden Jokowi harus berhati-hati. Jangan sampai Presiden kecolongan mengangkat menteri yang terpapar radikal," kata Naldi dalam keterangan yang diterima, Selasa (8/10).
Naldi menduga, saat ini sekitar 15 sampai 20 persen pegawai di bawah Kementerian BUMN sudah terpapar radikal.
BACA JUGA: RUU PKS Dinilai Liberal Radikal, Bertentangan dengan Agama
Jumlah ini kata Naldi, akan terus bertambah terus jika pemerintah tidak segera mengatasinya.
"Hal ini terjadi karena pengawasan menteri BUMN yang tidak ketat. Jika hanya dibiarkan orang yang terpapar radikal akan semakin banyak. Jadi pemerintah jangan kasih ruang ke mereka menjalar," jelasnya.
BACA JUGA: Dicari Banser, Felix Siauw Sebut Wajahnya Imut-Imut, tetapi Kok Masih Dikira Radikal
Menurut catatan BUMN Watch, lanjut Naldi, pegawai di PT PLN saat ini sudah banyak yang diduga terpapar paham radikal.
"Meskipun BUMN lain ada. Namun, kami menduga PLN yang terbanyak," tutup dia. (tan/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga