jpnn.com, JAKARTA - Presiden Jokowi terlihat geram terkait dugaan adanya desa fiktif yang dibentuk untuk memperoleh kucuran dana desa dari APBN.
Presiden Jokowi menegaskan akan mengejar hingga tertangkap terhadap siapapun pelaku atau oknum yang terlibat pembuatan laporan desa fiktif.
BACA JUGA: Ada Modus Pemda Bikin Data Fiktif untuk Kucurkan Dana Desa
“Tapi tetap kita kejar agar yang namanya desa-desa tadi yang diperkirakan, diduga itu fiktif ketemu, ketangkep,” kata Presiden Jokowi setelah acara Peresmian Pembukaan Konstruksi Indonesia 2019 di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11).
Menurut dia, perlu ada penelusuran terkait informasi adanya desa siluman yang dimaksud.
BACA JUGA: Mahfud MD Menduduki Kursi Presiden Jokowi
Ia mengatakan, Indonesia sebagai negara yang besar dengan 514 kabupaten/kota dan 74.800 desa perlu manajemen untuk mengelola desa-desa itu.
“Manajemen mengelola desa sebanyak itu tidak mudah. Tetapi kalau informasi benar ada desa siluman itu, misalnya dipakai plangnya saja, tapi desanya nggak ada, bisa saja terjadi karena dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote sebuah pengelolaan yang tidak mudah,” katanya.
BACA JUGA: Sinyal dari Pak Jokowi: Dana Desa dan Anggaran untuk Daerah Bakal Lebih Besar
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kemunculan desa-desa baru sebagai imbas adanya kucuran dana desa.
Disebutkan Sri Mulyani di depan anggota Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (4/11), ada laporan banyak desa baru tak berpenduduk yang dibentuk agar bisa mendapat kucuran dana desa secara rutin tiap tahun.
"Kami mendengar beberapa masukan karena adanya transfer ajeg dari APBN sehingga sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya, hanya untuk bisa mendapatkan (dana desa)," ujar Sri Mulyani.
Keberadaan aliran uang dana desa yang rutin dikucurkan ini, menurut Sri Mulyani, membuat pihak-pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan momentum dengan membentuk desa baru. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo