jpnn.com, TANJUNG SELOR - Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan mengunjungi Ibu Kota Provinsi Kaltara, Tanjung Selor, 6 Oktober 2017.
Ada beberapa agenda yang akan dilaksanakan orang nomor satu di Indonesia selama di Bumi Tenguyun ini.
BACA JUGA: 2019, Semua Sertifikat Tanah di Bali Diserahkan ke Warga
Di antaranya penyerahan secara simbolis 1.550 sertifikat tanah program Proyek Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) di lapangan Agatis, Tanjung Selor.
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur Mazwar mengatakan, dalam pemberian sertifikat tanah akan dilakukan dalam tiga rangkaian acara.
BACA JUGA: Jokowi Minta BPN Tidak Persulit Warga Sertifikasi Tanahnya
Yakni, penyerahan sertifikat kepada masyarakat, sosialisasi penyuluhan pembinaan tentang manfaat sertifikat tanah setelah menerima, pameran dari pihak perbankan dan pengusaha kecil untuk mendapatkan bantuan biaya dalam membuka usaha.
Dikatakan Mazwar, Provinsi Kaltara tahun ini untuk pembuatan sertifikat yang dulunya bernama Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona), sudah dianggarkan dalam APBN sebanyak 26.500 lembar sertifikat tanah.
BACA JUGA: Jokowi Bagikan 4.212 Sertifikat Tanah di Magelang
“Tahun lalu (2016) hanya mendapatkan kurang lebih 2.000 sampai 2.500 sertfikat tanah. Di tahun ini, ada 26.500 sertfikat dan ini merupakan target yang besar untuk diselesaikan,”bebernya.
Dalam pemberian sertifikat oleh presiden, dari 3.177 lembar sertifikat, rencananya secara simbolis diberikan sebanyak 1.550 lembar sertifikat kepada masyarakat.
“Ini sudah kami siapkan dalam waktu hanya satu minggu,”bebernya.
Selain pemberian sertifikat, hal yang tak kala penting, menghadirkan ke 1.550 penerima sertifikat tersebut dalam kunjungan presiden di Bulungan.
Untuk ini sudah dikoordinasikan BPN dengan pihak desa, sekaligus menunjuk dan menyepakati orang-orang yang akan hadir ke lokasi untuk menerima sertifkat.
“Orang yang menerima sudah ada. Namun, kendalanya itu untuk menghadirkan mereka ke lokasi acara sampai saat ini belum seratus persen. Dikarenakan kendala faktor geografis, transportasi dan faktor biaya, apalagi di sini agak minim transportasi, baik udara, laut maupun darat,”ujarnya.
Gubernur Kalimantan Utara H. Irianto Lambrie mengatakan, selain meninjau lokasi proyek di Bulungan, presiden juga akan menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Harapan (KH), serta menyerahkan sertifikat tanah.
“Yang diserahkan memang sebanyak 3.177 lembar dari kuota 26.500 sertifikat, ini sesuai dengan yang telah diselesaikan oleh Kanwil Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk masyarakat Kaltara,” tuturnya.
Penyerahannya direncanakan di Lapangan Agathis, Tanjung selor. “Sudah di persiapkan semuanya baik dari kedatangan hingga kepulangan,”jelasnya.
Sementara Kepala BPN Bulungan Hendri Butar Butar mengatakan, dari 1.550 sertifikat tanah gratis yang akan diserahkan Presiden Jokowi, 500 sertifikat merupakan sertifikat yang diterbitkan BPN Bulungan.
“Sebanyak 500 sertifikat ini merupakan milik warga Kabupaten Tana Tidung (KTT),” ujarnya, seraya mengatakan, KTT masih menjadi wilayah kerja BPN Kabupaten Bulungan sehingga untuk pembuatan sertifikat tanah masih ditangani BPN Bulungan.
“Sementara sertifikat untuk warga Bulungan masih dalam proses,” sebutnya.
Untuk penerima, kata dia, sudah disurati BPN untuk bisa hadir langsung menerima sertifikat. “Semuanya sudah siap tinggal menunggu waktu dan jadwal pasti pembagian sertifikat,” sebutnya.
“Kami juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat (KTT),” sambungnya.
Dikatakannya, 500 sertifikat yang diserahkan ini merupakan milik pribadi yang sudah diterbitkan Mei 2017 dan rencananya akan diserahkan pada saat HUT KTT belum lama ini.
“Karena ada rencana presiden mau menyerahkan langsung, maka kami tunda,” ujarnya.
Dia menambahkan, selain 1.550 sertifikat yang akan diserahkan, saat ini BPN Bulungan juga masih memproses sekira 10.000 sertifikat tanah untuk warga KTT sebanyak 3.000 dan Bulungan sebanyak 7..000 sertifikat.
“Untuk di Bulungan rata-rata sertifikat tanah lokasi transmigrasi Tanjung Buka, Sepunggur dan lainnya,” ungkapnya, seraya mengatakan saat ini masih dalam proses pengukuran yang diserahkan ke pihak ketiga.
“Pengukurannya sudah berjalan sejak September lalu dan ditargetkan selesai Desember, dan saya yakin bisa selesai tepat waktu,” katanya.
Namun yang menjadi kendala saat pengukuran, kata dia, rerata lahan di yang diusulkan masih hutan belantara.
”Tapi yang namanya kerjaan, kami tetap lakukan dengan maksimal. Jadi berapapun diberi pemerintah pusat kami terima,” tuturnya. (lee/ana)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemkot Bekasi Bakal Terbitkan Sertifikat Tanah Secara Gratis
Redaktur & Reporter : Soetomo